Aktivis Bela Negara Minta Kapolda Copot Kapolsek Tambun

  • Whatsapp
Foto/ist

Kab. Bekasi, ZI – Laspen Sianturi, dalam kedudukannya sebagai Aktivis Bela Negara, kepada ZI, mengungkapkan, bahwa ia akan melaporkan Kapolsek Tambun, AKP. Rusnawati, SH, ke Kapolres Metro Kabupaten Bekasi, Kombes. Pol. Hendra Gunawan, SIK, MSi, terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam kasus Cahayani Silalahi. Ia juga menyampaikan, bahwa kasus ini akan dilaporkannya ke Divisi Propam Polda Metro Jaya, meminta agar AKP. Rusnawati dicopot dari jabatannya.

“Kami meminta Kapolres, Hendra Gunawan untuk segera melakukan pengkajian terhadap kinerja Kapolsek Tambun. Hal ini untuk memastikan bahwa Jajaran Kepolisian Republik Indonesia teguh mengawal moto PRESISI yang digaungkan oleh Kapolri,” tegas Laspen.

Bacaan Lainnya

Dalam jumpa pers dengan ZI, Selasa (08/06/21), Laspen mengutarakan, mereka sebagai aktivis bela Negara turut aktif mengawal keadilan dan menjalankan kewajiban sebagai warga Negara, sesuai amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negera berhak dan wajin ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Ia juga melanjutkan, sesuai dengan prinsip dan konsep Bela Negara, pelaksanaan Bela Negara dimulai dari diri sendiri serta dapat dilakukan dari cara paling halus sampai dengan cara yang paling keras. Usaha Bela Negara yang paling keras dilaksanakan oleh TNI dan Polri untuk tugas perang dan tugas pelaksana kamtibmas di lapangan. Sedangkan cara yang paling halus dilaksanakan oleh insan pers dan aktivis LSM, yaitu mengawal kebenaran dan keadilan dalam bentuk aksi dan bentuk tulisan untuk bisa meluruskan delik permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.

“Seorang pejabat Negara, petugas kepolisian, penegak hukum kejaksaan, hakim dan lain sebagainya bilamana telah melaksanakan tupoksinya secara baik dan benar sesuai dengan kewajiban dari jabatannya sudah termasuk melaksanakan tugas Bela Negara dengan baik dan benar. Insan Pers, Aktivis atau Anggota LSM (lembaga swadaya masyarakat) apabila ikut serta membantu pengawalan kebenaran dan keadilan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia juga termasuk sudah melaksanakan tugas Bela Negara dengan baik dan benar,” ujarnya.

Kembali ke kasus Cahayani, menurut Laspen, terjadinya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kapolsek Kecamatan Tambun, karena Kapolsek tersebut diduga telah memaksakan kondisi dimana perkara perdata menjadi perkara pidana, serta terindikasi melakukan keberpihakan terhadap pelapor disebabkan pelapor merupakan istri seorang anggota Polisi, yang disinyalir melakukan praktek rentenir, serta memiliki kedekatan dengannya.

Lalu Laspen menguraikan kronologis peristiwa kasus Cahayani. Dimulai saat munculnya surat panggilan Polsek Tambun No. SP.Panggil/19/IV/2021/Serse tanggal 1 April 2021 kepada terlapor atas nama Cahayani Silalahi dengan Laporan Polisi No. LP/1077-Tb/K/IX/2018/Polsek Tambun tanggal 5 September 2018 dengan pelapor atas nama Mei Belastria Panjaitan, yakni perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP subsider pasal 372 KUHP.

Kemudian Kapolsek Tambun mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. B/20/IV/2021/Sek. Tbn tanggal 7 April 2021 dengan perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tersangka atas nama Cahayani Silalahi. Berselang satu hari kemudian Kapolsek Tambun itu membuat Surat Perintah Penahanan atas nama tersangka (TSK) Cahayani Silalahi No. SP.Han/22/IV/2021/Sek. Tambun pada tanggal 8 April 2021 yaitu perintah penahanan ke Penyidik Polsek Tambun. Selanjutnya Kapolsek mengirimkan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga TSK atas nama Cahayani Silalahi dengan surat Nomor No. B/22/IV/2021/Sek. Tambun tanggal 9 April 2021. Cahayani Silalahi lalu ditahan selama empat hari di sel tahanan Polsek Tambun.

Masih menurut Laspen, pelapor, kepada keluarga TSK, membawa-bawa nama istri Kapolres Bekasi sebagai “dekingnya”, serta sesumbar mengatakan bahwa berkas Cahayani Silalahi sudah lengkap dikirim kepada Kejaksaan dan akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat ini.

“Sangat dipertanyakan tujuan pelapor, apa benar atau tidak bahwasanya istri dari Kapolres ikut campur dalam permasalahan tersebut. Dalam hal ini pelapor tidak menjaga nama baik dari istri Kapolres Bekasi dimana notabene Kapolres merupakan atasan dari suamimya sendiri,” ujarnya.

Sesuai dengan hasil telusur untuk informasi kebenaran dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Mei 2021, didapatkan informasi bahwasanya Jaksa Penuntu Umum (JPU) untuk TSK atas nama Cahayani Silalahi yaitu JPU 1: Ibu Andrianie dan JPU 2: Ibu Atika.

“Sebenarnya permasalahan ini adalah urusan pinjam duit atau pinjam uang talangan dengan transfer dari rekening atas nama Christian Fernando bersama Mei Belastria, kepada rekening atas nama Cahayani Silalahi dengan bunga rata rata 10 persen dan batas pengembaliannya 3-5 hari, sehingga disinyalir terlibat praktek rentenir. Ini urusan pinjam meminjam uang, merupakan ranah perdata dan bukan ranah pidana,” sambung Laspen.

Karena adanya kedekatan dengan Kapolsek, Laporan pelapor, tambah Laspen, segera ditindak lanjuti. Walaupun unsur pidananya belum mencukupi, dan ini terkesan dipaksakan.

Aktivis Bela Negara ini juga mengatakan, saat ini Cahayani Silalahi menjalani tahanan luar serta wajib lapor ke Polsek Tambun. Sudah diupayakan oleh terlapor untuk mediasi dan berdamai secara kekeluargaan terhadap pelapor, namun demikian pelapor tidak berkenan berdamai kecuali bilamana uang pinjaman sebesar Rp. 70 juta dibayarkan, sekaligus beserta bunganya sebesar Rp. 120 juta.

Seorang narasumber yang tidak berkenan namanya diekpos mengatakan, bahwa Kapolsek Tambun, sering melakukan penekanan kepada bawahannya untuk “setor” puluhan juta per bulannya. Perilaku  Kapolsek ini juga jelas melanggar Undang Undang (UU) Tipikor No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001, serta melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

“Untuk itu maka kami akan menindak lanjuti perilaku Kapolsek itu, dan melaporkannya langsung ke Kapolres , Hendra Gunawan. Dan memintanya untuk segera menurunkan timnya ke lapangan menuntaskan delik permasalahan yang terjadi. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, juga diharapkan melakukan pengkajian terkait indikasi korupsi yang dilakukan oleh Kapolsek Tambun itu,” tegas Laspen.

Saat dilakukan konfirmasi dan atau klarifikasi kepada Kapolsek Tambun, sampai berita ini diturunkan AKP Rusnawati, SH, belum memberikan komentar ataupun tanggapannya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Kejaksaan Negeri Bekasi, Kepala Seksi Pidana Umum, M. Taufik Akbar, melalui aplikasi WA, menjawab, “Adapun terkait perkara tersebut SPDP sudah kami terima, dan sudah kami tunjuk JPU P16 untuk mengikuti perkembangan penyidikan, namun sampai saat ini berkas perkara tahap 1 belum dikirimkan penyidik kepada kami, trims.”

(tim/ZI)

Pos terkait