Dorong Pembangunan di Sumut IX, Irwan Simamora Serap Aspirasi Masyarakat 

Foto; Anggota DPRD Sumut, Irwan Simamora, SH melakukan reses pertama untuk masa sidang IV tahun 2022-2023 di Desa Dolok Margu, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbahas/zi

Dolok Sanggul, ZInews – Mendorong kemajuan pembangunan di Sumatera Utara (Sumut) khususnya Dapil Sumut IX, anggota Komisi B, DPRD Sumut, Irwan Simamora melalui kegiatan reses turun ke akar rumput menyerap aspirasi masyarakat.

Reses pertama masa sidang IV Tahun 2022-2023 ini dilaksanakan di 10 desa, lima kecamatan, se-Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang meliputi Dapil Sumut IX. 

Bacaan Lainnya

Irwan dari Fraksi Hanura, di sela pelaksanaan reses di Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintongnihuta, Kab. Humbahas kepada wartawan, Selasa (29/11/22) mengatakan, bahwa tujuan kegiatan reses khususnya di Dapil Sumut IX untuk menyerap aspirasi warga masyarakat atas keluhan, saran dan pendapat dalam kehidupan sosial masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini akan dibawa dalam program kerja untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Aspirasi dari masyarakat ini akan menjadi dasar memperkuat bahan materi dalam rapat di lembaga DPRD,” ucapnya. 

Dia menguraikan, dari beberapa kegiatan reses yang dilakukan dari desa ke desa, bahwa keluhan mendasar dari masyarakat adalah sulitnya mendapat pupuk bersubsidi. Selain itu, pada jenis yang sama bahwa kualitas pupuk bersubsidi berbeda dengan non-subsidi.

“Keluhan dan aspirasi ini sudah kita catat untuk dilakukan cek kepada leading sector yang menangani, yakni PT. Pupuk Indonesia dan distributor di daerah,” katanya. 

Di sisi lain, masih persoalan pupuk, lanjut Irwan, bahwa pupuk non-subsidi harganya terlalu mahal sehingga membebani masyarakat khususnya masyarakat yang berusaha di bidang pertanian. Demikian juga dengan obat-obatan (pestisida) yang cenderung tidak terjangkau petani. 

“Keluhan masyarakat ini, harus kita pikirkan dan diskusikan dalam rapat di lembaga DPRD dengan mengundang pihak-pihak terkait dari pemerintah. Dalam hal ini kita harus mencari solusi agar keluhan masyarakat ini tidak berlarut serta berkepanjangan,” ujarnya. 

Ketua DPC Hanura Humbahas ini mengakui, bahwa kesulitan mendapat pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk non-subsidi serta obat-obatan pertanian merupakan permasalahan yang lama dan secara berulang terjadi di masyarakat. 

Sambung Irwan, pada rapat sebelumnya di lembaga DPRD Sumut, tepatnya Agustus 2022 lalu, pihaknya sudah mempertanyakan solusi atas persoalan petani kepada dinas teknis di Pemprovsu. Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyusun program yang akan dilaksanakan di TA 2023. Program tersebut adalah untuk mengajak petani untuk mengubah pola pertanian dengan menggunakan pupuk organik. 

“Jadi melalui program ini, pemerintah akan melakukan pelatihan kepada masyarakat  kelompok tani untuk mengolah pupuk organik. Pupuk organik ini harus bisa diciptakan sendiri, diolah sendiri dan digunakan oleh petani ataupun kelompok tani. Sehingga petani tidak lagi tergantung dengan pupuk kimia maupun pestisida lainnya,” tandasnya.

(as) 

Pos terkait