Sumut, ZI – Adanya tuntutan evaluasi kepada Kapolda Sumatera Utara, bahkan agar dicopot oleh Kapolri dari jabatannya oleh kelompok tertentu mendapat tanggapan dari DPD Persatuan Intelegensia Kristen Sumatera Utara (PIKI Sumut). Dalam keterangan persnya kepada berbagai media Ketua DPD PIKI Sumut John Eron Lumban Gaol, SE, Didampingi oleh Sekretaris DPD PIKI Sumut Jadi Pane, S.Pd, MM, dan pengurus lainnya seperti Ir. Ronald Naibaho, M.Si, Dr. Elisabeth Koamesakh, M.Hum, Dr. Rosyani Hutagalung, M.Th, Tiopan Tampubolon, SP, M.Th dan Jonson Rajagukguk, S.Sos, MAP, dengan tegas memberikan dukungan moral kepada Kapoldasu Irjen Pol Panca Putra Simajuntak, Medan, (07/08/2021) .
“Disaat teknis pelaksanaan vaksin menjadi sorotan, ada substansi yang lebih kuat, lebih mulia, lebih bagus, yakni target vaksin terhadap masyarakat bisa tercapai dalam rangka agenda penyelamatan masyarakat dan negara ini dari Covid-19,” tegas John Eron Lumbangaol lagi.
“Kita sangat mengapresiasi program Gebyar Vaksi presisi sebagai inisiatif Polri agar masyarakat bisa divaksin sebagai target utama dan skala perioritas pemerintah saat ini. Apa yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini Kapoldasu patut kita apresiasi sebagai agenda yang sangat mulia,” kata John Eron.
“Mengenai teknis pelaksanaan yang disorot oleh sebagian orang, saya dengar kelompok adek-adek mahasiswa tentang pelaksanaan vaksin yang tidak mengikuti prokes, okelah itu adalah kelalaian bersama dan tidak fair dibebankan hanya kepada Bapak Kapoldasu. Artinya, kritik adek- adek mahasiswa itu harus kita hargai, tetapi tolong dipahami mengapa bisa terjadi demikian? Kita juga harus paham budaya antri masyarakat kita yang sangat sulit terbangun. Kesadaran warga kita tentang budaya antri sampai sekarang masih sangat sulit kita bangun. Belum lagi kondisi di lapangan yang bisa membuat situasinya berubah karena berbagai faktor,” ujarnya.
BACA JUGA :
- Penyesuaian Jadwal Tahapan Penghentian Siaran Televisi Analog
- Indonesia Menjadi Koordinator ASEAN-US Dialogue Partnership 2021-2024
- Brigjen Pol Hendri Marpaung, SH: Di Momen HUT RI Ke-76, Ormas PBB Bela Negara Melalui Duta Anti Narkotika
Ia melanjutkan, artinya kalau evaluasi dilakukan untuk perbaikan bisa dipahami. Tetapi meminta Kapoldasu yang harus dievaluasi tentu ini tidak fair. Niat kapoldasu sudah sangat bagus, sekalipun masalah teknis pelaksanaan di lapangan oleh mereka dianggap kurang bagus tolong dipahami. Melihat situasi saat ini mari semua menyatukan persepsi agar semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin secepatnya agar pemulihan ekonomi dan penyelamatan semua warga negara bisa tercapai dengan cepat. Saling mendukung dan saling membahu bagaimana agar semua warga negara bisa mendapatkan vaksin adalah program yang musti kita dukung dan mari saling memahami, bukan membuat statement yang bisa membuat situasi makin keruh.
“Artinya, kalaupun ada masukan sifatnya membangun dan bukan dengan menyalahkan langsung sebuah situasi yang bisa saja muncul tidak sesuai prosedural. Sekali lagi, tidak etis tuntutan kepada Kapoldasu untuk dievaluasi, dicopot hanya karena adanya situasi lapangan yang bisa saja tidak sesuai harapan yang faktor pemicunya sangat banyak,” tegas John Eron Lumban Gaol, SE, yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ini di beberapa periode.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ir. Ronald naibaho, M.Si, dan Jadi Pane S.Pd, MM, dengan tegas mengatakan, Program Polri yang melaksanakan Gebyar Vaksin Presisi sesuatu yang sangat mulia. Khususnya yang dilaksanakan diwilayah Hukum Poltabes Medan beberapa hari lalu, yang memberikan layanan kepada masyarakat dalam jumlah besar.
“Upaya ini merupakan pemerataan sebaran vaksinasi sebagai mana target pemerintah untuk menciptakan imunitas secara komunal,” pungkas Ir. Ronald Naibaho, M.Si.
(Maha)
