Kamaruddin Simanjuntak: Layak Divonis Pidana Mati

Foto; Pengacara keluarga Alm. BJ, Komaruddin Simajuntak/dok-fb_zi

JAKARTA, ZINEWS | “Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) diharapkan dapat memberikan hukuman maksimal yakni pidana mati kepada mantan Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri, Ferdy Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.”

Hal itu disampaikan pengacara keluarga korban Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak ketika dimintai tanggapannya atas hukuman yang layak diberikan kepada terdakwa Ferdy Sambo.

Bacaan Lainnya

“Majelis hakim sebagai wakil tuhan, dapat bijaksana, tegas dan lugas untuk menjatuhkan vonis yang tepat agar tercapai kepastian hukum. Melihat dari kejahatannya, terdakwa layak mendapatkan hukuman mati,” tegasnya Kamis (19/01/2023) malam.

Sebab, sambungnya, terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menipu Presiden, DPR, MPR dan lembaga-lembaga terkait lainnya, termasuk menyeret banyak anggota Polri yang akhirnya di PTDH atau dipecat.

“Artinya, terdakwa telah terbukti menyengsarakan 90 polisi berikut dengan istri dan anak-anak mereka. Namun, kalau kita bicara dari segi aspek kemanusiaan, kalaupun hakim memberikan putusan seumur hidup, biarlah itu dimanfaatkannya untuk merenung kembali ke jalan yang benar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di PN Jaksel pada Selasa (17/01/2023) lalu.

Suami Putri Candrawathi itu dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.

Sementara Terdakwa Richard Eliezer yang disuruh menembak korban alm J dituntut 12 tahun penjara. Terdakwa Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo) yang disebut sebut sebagai pemicu cerita pelecehan atau aktor turut serta merencanakan pembunuhan dengan Ferdy Sambo hanya dituntut 8 tahun penjara.

Demikian juga terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf yang didakwa turut serta merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap korban Brigadir alm J, dituntut masing masing hanya 8 tahun penjara.

Foto; Praktisi hukum Muara Karta Simatupang, SH, MH,

Menurut seorang Praktisi hukum Muara Karta Simatupang, SH, MH, sangat kecewa dan mengkritisi tuntutan ringan yang diberikan Jaksa.

Dia menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mempertontonkan runtuhnya tembok keadilan dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo dan empat terdakwa lainnya.

“Dakwaan JPU dalam kasus hilangnya nyawa korban Brigadir Nofriansyah Hutabarat, di rumah Dinas Kadiv Propam Polri 8 Juli 2022 lalu, telah menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pakar hukum dalam dan luar negeri. Saat persidangan tahap pembuktian JPU terlihat sangat berapi api dalam membuktikan dakwaannya, namun semua itu bagaikan sandiwara setelah mendengar pembacaan tuntutan ringan,” ujarnya.

“Siapa pun yang mendengarkan tuntutan tersebut pasti bagaikan disambar petir di siang bolong, sebab tuntutan yang ringan seperti itu bagaimana dengan vonis majelis hakimnya nanti, mungkin akan lebih rendah lagi dari tuntutan JPU. Apa kata dunia Peradilan, apakah kita hanya bisa mengelus dada atau hanya terus menerus menonton sajian para penegak hukum yang menegakan hukum dengan melanggar rasa keadilan masyarakat,” tandas Praktisi Hukum Muara Karta yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina Peradi tersebut, pada Kamis (19/01/2023).

(*/red)

Pos terkait