Kapolres Metro Jaksel Diminta Untuk  Pembinaan Terhadap Jajarannya Terlapor Ketua KPI, Enkus Kusnadi Terindikasi “Kebal Hukum”

  • Whatsapp
Foto; Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol. Azis Andriansyah, SH, SIK, M.Hum/ist-zi

Jakarta Selatan, ZI – Disebabkan Ketua Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI) Multifinance  atas nama Enkus Kusnadi bersama Sekretarisnya diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap debiturnya serta terindikasi secara praktek mafia tanah dan mafia perbankan, maka supaya dapat terciptanya penegakan supremasi hukum dengan baik dan benar, diharapkan Kepala Kepolisian Negara Resort  (Kapolres) Metro Jakarta Selatan (Jaksel), Kombes Pol. Azis Andriansyah, SH, SIK, M.Hum, untuk dapat lakukan pembinaan terhadap jajarannya.

Pasalnya, sudah dua tahun lebih indikasi perbuatan melawan hukum tersebut dilaporkan kepada Polres Metro Jaksel,  yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/445/II/2019/RJS tanggal 25 Februari 2019 tetapi prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, dan belum naik statusnya menjadi penyidikan. Akibatnya terlapor Enkus Kusnadi terindikasi seperti kebal hukum, karena walaupun sudah dipanggil oleh Penyidik Polres Metro Jaksel, tetapi Enkus Kusnadi tidak berkenan hadir, sehingga diduga Enkus Kusnadi kurang menghormati hukum dan terkesan sepele terhadap panggilan dari Kepolisian  Metro Jaksel.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan oleh Aktivis Bela Negara/ Sekjen Lembaga Bela Negara Republik Indonesia, Laspen Sianturi kepada ZI di Jakarta pada hari Senin (19/7) baru baru ini karena merasa prihatin terhadap saksi korban berinisial OS yang terjolimi atas perbuatan diduga melawan hukum dengan terlapor Enkus Kusnadi bersama Sekretarisnya Aswin Akib, SE.

Aktivis Bela Negara ini juga memaparkan, sesuai dengan SP2HP yang telah dikirimkan oleh Penyidik Polres Metro Jaksel dengan menggunakan atas nama Kapolres Metro Jaksel kepada pelapor yaitu surat No. B/2396/IX/2019/Reskrim pada tanggal 17 September 2019 lalu, dengan inti isi surat, bahwa perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang terjadi pada tanggal 06 Nepember 2018 di KPI Multiinance Jl. Tegal Parang Utara No. 3 Jakarta Selatan telah dilakukan upaya upaya, yaitu pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor. Penyelidik sudah melakukan pemanggilan undangan sebanyak dua kali terhadap terlapor atas nama Enkus Kusnadi, namun tidak hadir.

Baca juga :

“Dalam hal ini Yth. Kapolres Metro Jaksel diminta untuk evaluasi terhadap kinerja dari jajarannya, karena selaku Penyidik Polri yang telah terdidik dan terlatih, masa tidak bisa menuntaskan dan melengkapi berkasnya oknum terlapor atas nama Enkus Kusnadi yang diduga selaku penipu dan atau pelaku penggelapan. Sangat dipertanyakan situasi dan kondisi yang seperti ini. Apa SDM dari Polisi Penyelidiknya kurang mampu untuk melaksanakan tupoksinya, atau penyeliidik sudah delapan enam dengan terlapor sehingga laporan polisi dimaksud disinyalir dipetieskan dan penegakan supremasi hukum tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sudah dua kali dipanggil Penyelidik Polres Metro Jaksel tetapi tidak berkenan hadir. Oknum seperti ini tidak boleh dibiarkan karena tidak menghormati panggilan hukum. Maka, Yth Kapolres Metro Jaksel diharapkan untuk dapat teliti, telaah dan pengkajian terkait hal tersebut, agar laporan polisi atas pengaduan marga masyarakat dapat dituntaskan secara baik dan baik dan benar,” tandasnya.

Sesuai dengan hasil telusur dan investigasi terhadap sumber dan Narasumber di lapangan, bahwasanya korban dari oknum Ketua KPI Multifinanti atas nama Enkus Kusnadi bukan hanya satu orang saja, tetapi lumayan banyak juga warga masyarakat yang telah menjadi korban diduga praktek mafia tanah dan mafia perbankan dimaksud. Namun mereka enggan untuk membuat laporan polisi karena merasa pesimis bahwasanya polisi bisa untuk menangkap oknum Enkus Kusnadi disebabkan Enkus Kusnadi terindikasi merupakan orang kuat dan banyak bekingnya di kepolisian maupun di kejaksaan, sehingga lebih baik pasrah saja darpada capek buat laporan polisi tetapi nantinya Enkus Kusnadi juga tidak bisa  untuk dihukum, imbuhnya.

Seperti penuturan Narasumber yang merupakan korban berinisial OS belum lama ini, mengatakan, “Bagi saya rumah merupakan tempat tinggal dan tempat istirahat yang paling nyaman selama kita hidup, apalagi di masa tua seperti saya ini setelah memasuki masa pensiunan, tapi saya sangat kecewa dan diduga merasa ditipu mentah mentah oleh Pengurus Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI) Multifinance yakni Ketua dan Sekretarisnya yang kantornya berdomisili di Mampang Jakarta Selatan,” ujar sumber menjelaskan permasalahan yang dialaminya kepada ZI.

Sumber OS juga menambahkan, saya hanyalah seorang pensiunan Guru di DKI Jakarta dan setelah saya memasuki masa pensiunan, saya menerima dana Taspen (dana tabungan hari tua), namun demikian dana tersebut telah habis diduga digelapkan oleh Pengurus  KPI dan jajarannya, sehingga akibatnya membuat saya menjadi stres tingkat tinggi dan tertekan bathin saya karena ulah oknum pengurus KPI yang badan usahanya berbentuk koperasi tetapi kinerjanya membuat susah bagi warga masyarakat seperti saya. Buat malu saja itu oknum pengurus koperasi, imbuhnya.

Foto/dok-zi

Perihal indikasi penipuan dan atau penggelapan tersebut berawal ketika pada bulan Oktober tahun 2008 lalu saya membutuhkan sejumlah uang dan membuat pinjaman kepada KPI sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta tupiah) dengan masa tenor pinjaman 60 (enam puluh) bulan dimana cicilan mulai November 2008 sampai dengan bulan Oktober 2013 dengan cicilan sebesar Rp 1.166.667 per bulan, dan jaminannya adalah sertifikat rumah milik keluarga kami yaitu sertifikat hak milik No. 5998 atas nama suami saya S. Parlin.

Seiring dengan berjalannya  masa kredit dan terakhir cicilan saya hanya 3 kali cicilan lagi yaitu sekitar sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ketika saya hendak melunaskan hutang saya kepada KPI, tiba tiba saya mendapatkan infomasi bahwasanya KPI telah  pailit dan akibatnya membuat perasaan saya bingung bercampur galau karena firasat saya bakal menjadi masalah terkait sertifikat rumah kami.

Ternyata pemikiran saya benar juga karena pada tanggal 6 November 2018 lalu, salah seorang Pengurus KPI yang bernama Engkus Kusnadi selaku Ketua Koperasi meminta dana sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan menjanjikan bahwasanya akan mengembalikan sertifikat rumah saya dengan syarat asalkan saya membayar dana sebesar dua puluh lima juta tersebut, tandasnya.

Kemudian, setelah saya memberikan uang tersebut, pengembalian sertifikat ditunggu dan dinantikan tetapi sertifikat saya tidak kunjung juga diberikan oleh Engkus Kusnadi  sehingga saya mendatangi kantor KPI dan KPI mengarahkan saya ke Bank MNC di Tower MNC Jakarta untuk mengambil sertifikat rumah milik kami.

Walaupun saya bertanya tanya dalam hati,  kenapa sertifikat rumah kami berada di pihak ketiga yaitu di Bank MNC, saya tetap datang ke Bank MNC untuk meminta sertifikat rumah tersebut, namun saya sangat kecewa karena Bank MNC mengharuskan saya membayar uang sebesar Rp 35.200.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan diduga praktek pemerasan secara halus. Tetapi untuk penyelamatan sertifikat rumah milik keluarga kami, dengan rasa terpaksa dan pada dasarnya dibawah tekanan physikologis di hati kecil saya, ketika itu saya menandatangani form yang disodorkan oleh MNC pada tanggal 12 Desember 2018 silam dan kemudian menyetorkan dana sebesar tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah sesuai dengan nilai uang yang diminta oleh MNC, dan walaupun di dalam isi surat pernyataan tersebut dituliskan bahwa saya dalam keadan sadar dan tidak sedang dibawah tekanan, sebenarnya saya merasa terpaksa untuk tanda tangan, dan hal itu baru  saya sadari saat ini, bahwasanya saya khilaf dalam membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan yang telah dikonsep oleh pihak Bank MNC dengan maksud dan tujuan yang kurang baik buat saya.

Baca juga :

Setelah sertifikat tersebut saya bawa pulang ke rumah dan saya periksa ternyata sertifikat rumah itu masih atas nama KPI dimana royanya belum ditutup oleh KPI.

Ketika saya menanyakannya kepada KPI supaya Roya dimaksud ditutup, malah KPI memaksa saya supaya mengurus sendiri ke BPN dalam menutup roya tersebut. Hal itupun tetap saya lakukan. Karena syarat untuk menutup roya harus ada Hak Pertanggungan (HT) tapi HT tersebut telah sengaja dihilangkan oleh KPI yaitu Sekretaris KPI atas nama Aswin Akib, sehingga saya harus mengurus Akta Konsen Roya ke kantor Notaris supaya Roya itu bisa di tutup dan hal itu juga saya harus membayar biayanya kepada Notaris. Akibatnya menjadi tambah banyak lagi kerugian saya.

Dari kejadian yang saya uraikan kronologisnya tersebut, saya merasa disinyalir ditipu dan merasa ada juga  penggelapan sertifikat dimana sisa hutang saya  pada dasarnya hanya Rp 3.500.000, tetapi saya dipaksa harus membayar semuanya dengan total sebesar Rp 60.200.000 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah). Itupun roya  pada sertifikat saya tetap juga saya yang mengurus ke Kantor BPN. Akibatnya, sudah habis banyak duit dan juga sangat capek mengurusnya karena ulah dari oknum pengurus KPI an. Enkus Kusnadi tersebut, ujarnya.

Untuk bisa terwujudnya kebenaran dan keadilan terhadap warga masyarakat Indonesia yang telah terjolimi seperti saya ini, akhirnya saya meminta perlindungan hukum dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Metro Jakarta Selatan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/445/II/2019/RJS tanggal 25 Februari 2019 lalu dan sudah dua tahun lebih lamanya sampai saat ini tetapi Enkus Kusnadi selaku terlapor masih bisa  bebas berkeliaran seperti diduga kebal hukum.

Baca juga :

Sebelumnya pada tanggal 18 Februari 2019  silam, Engkus Kusnadi pernah berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang dimintanya yaitu  untuk tujuan terindikasi bentuk pemerasan dan atau penipuan tersebut secara bertahap yaitu pertama akan mengembalikan sebesar Rp 25.000.000 dan tahap ke dua sebesar Rp 35.200.000 sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Enkus sendiri, namun demikian sampai saat ini belum juga ada itikad baik dari KPI ataupun Engkus Kusnadi untuk menyelesaikan ataupun mengembalikan uang saya.

Kejadian tersebut bukan hanya saya saja yang menjadi korban indikasi penipuan dan atau penggelapan dimaksud, tetapi masih banyak juga  teman teman lain yang sama nasibnya seperti saya dan bahkan sertifikat rumah mereka saat ini masih berada di tangan pihak Bank MNC selaku pihak ketiga padahal merupakan jaminan debitur terhadap KPI. Sesuka hati mereka saja memindahkan barang jaminan debiturnya, imbuhnya.

Ketika saya membaca informasi berita di media online, bahwasanya putusan Pengadilan tahun 2015 tentang kepailitan KPI sudah ada, dimana KPI dilarang  untuk melakukan kegiatan usaha, namun  kenyataanya KPI melanggar putusan pengadilan tersebut karena melakukan penagihan kepada debitur yakni contohnya saya pada tahun 2018 lalu. Dalam hal ini Ketua KPI Enkus Kusnadi terindikasi lakukan praktek mafia perbankan dan perlu diamankan oleh pihak yang berwajib demi untuk dapat tegaknya kebenaran dan keadilan di wilayah hukum NKRI dengan baik dan benar, kata sumber menutup pembicaraan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Ketua KPI Multifinance, Enkus Kusnadi tidak bersedia memberikan komentar, sedangkan saat Penyidik Polres Metro Jaksel dikonfirmasi juga belum berkenan memberikan tanggapan atau komenter demi terciptanya pemberitaan secara berimbang.

(Rolantua Marbun/Arnie Sianturi/STR/TIM)

Pos terkait