Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sudah Selayaknya Pengkajian Teliti dan Telaah

  • Whatsapp
Foto; Idam Aziz ketika masih menjabat sebagai Kapolri/ist

 “Indikasi Borok Warisan Suap Idam Aziz Ratusan Miliar Rupiah” Berbuntut Membawa Nikmat dan Sengsara

Jakarta, ZI – Terjadinya sebab akibat dan akibat sebab dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Sofyan A Djalil diduga salahgunakan wewenang, sehingga Sofyan A Djalil dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, dan kemudian laporan polisi tersebut diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Direktur Tindak Pidana Umum ( Tipidum)  Bareskrim Polri dimana SP3 dimaksud disinyalir praktek suap ratusan miliar rupiah oleh Idam Aziz ketika menjabat Kapolri, dan setelah Idam Aziz memasuki masa pensiun, indikasi praktik suap tersebut menjadi “borok warisan” yang ditinggalkan Idam Aziz kepada Kapolri penggantinya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si.

Demi untuk dapat terciptanya kebenaran dan keadilan di Jajaran Polri dengan baik dan benar,  serta pejabat perwira tinggi Polri yang duduk sebagai Kepala Devisi di Jajaran Mabes Polri yang sangat diharapkan masyarakat adalah merupakan perwira tinggi berpangkat jenderal  yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si sudah selayaknya untuk pengkajian, teliti dan telaah terhadap indikasi “borok warisan” yang ditinggalkan Idam Aziz serta dugaan keterlibatan  Ferdy Sambo ketika masih menjabat Dirtipidum dan saat ini menduduki jabatan sebagai Kadiv Propam Mabes Polri.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, dugaan “borok warisan” dimaksud berbuntut dan betdampak membawa nikmat terhadap Idam Aziz dan kroninya, karena mendapatkan uang yang banyak tetapi diduga menjadi uang haram, dan khususnya Ferdy Sambo juga mendapat jenjang karir yang bagus yaitu menjadi Kadiv Propam Mabes Polri padahal rekam jejaknya Ferdy Sambo, SH, SIK, terindikasi terlibat praktik suap ratusan miliar rupiah bersama Idam Aziz terkait dengan penerbitan SP3.

Selain itu, dampak yang menguntungkan dari terbitnya SP3 juga dinikmati oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil bersama kroninya karena bisa tenang dan selamat dari jerat hukum yang telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri karena sudah SP3. Sedangkan pada sisi lain, SP3 tersebut membawa kesengsaraaan terhadap Dolok Sirait  selaku Dirut PT Genta Prana karena terbitnya SP3 membuat permohonan sertifikat PT Genta Prana di BPN menjadi gantung dan tidak jelas kepastian hukumnya, maupun juga terhadap nasib karir dari Daniel Tahi Monang Silitonga menjadi seperti apes disebabkan dimutasi ke Lemdiklat padahal beliau melaksanakan tugasnya secara baik dan benar untuk penyidikan karena adanya laporan polisi dari warga masyarakat terhadap Menteri Sofyan A Djalil karena terindikasi  salahgunakan wewenang.

Foto/dok

Hal tersebut disampaikan oleh Aktivis Bela Negara, Laspen Sianturi kepada ZI di Jakarta pada Senin (26/07/21) dengan tujuan yang baik dan tidak ada maksud lain untuk intervensi terhadap Institusi Kepolisian, tetapi sebagai dari unsur masyarakat hanya memberikan bahan masukan kepada Kapolri Jenderal Polsi Listyo Sigit Prabowo sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ditemukan maupun merupakan hasil telusur dan investigasi kami terhadap sumber di lapangan.

Ketua Relawan Jokowi-Ma’rup AB3NP (Anak Bangsa Bersatu Bela Negara Pilpres) ini juga memaparkan dengan jelas dan terbuka, sesuai fakta kebenaran. Bahwa adapun terjadinya Laporan Polisi No. LB/B/1429/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018 lalu tersebut dengan terlapor Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, karena Sofyan A Djalil diduga salahgunakan wewenang disebabkan menolak permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Genta Prana, dimana permohonan tersebut adalah untuk menjalankan isi putusan PTUN yang telah incracht dimana BPN selaku pihak tergugat tetapi sampai sekarang ini Menteri ATR/Jajarannya belum juga berkenan melaksanakan putusan pengadilan dimaksud dengan alasan yang sangat dipertanyakan, karena diduga juga terlibat praktik suap yaitu senilai ratusan miliar rupiah.

Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari AKBP Wagino, SH, selaku Plh. Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ketika itu kepada Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait, dengan surat No. B/490/V/2020/Dittipidum pada tanggal 11 Mei 2020 lalu, yaitu  pada poin No.1. Rujukan: a.Undang Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Laporan Polisi No. LP/B/1429/XI/2008/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018 atas nama pelapor Drs. Dolok F Sirait. c.Surat Perintah Penyidikan No. SP Sidik/285/III/RES.1.24/2020/Dittipideksus tanggal 2 Maret 2020. d.Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP Sidik/488.2a/IV/2020/Dittipidum tanggal 29 April 2020. e.Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/178/III/RES.1.24/2020/Dittipideksus tanggal 26 Maret 2020. f.Nota Dinas Dittipideksus Bareskrim Polri kepada Karobinopsnal Bareskrim Polri B/ND-254/RES.1.24/IV/2020/Dittipideksus tanggal 22 April 2020 perihal pelimpahan laporan polisi. g.Nota Dinas Karobinopsnal Bareskrim Polri kepada Dirtipidym Bareskrim Polri No. B/ND-562/IV/RES 7.4/2020/Robinopsnal tanggal 34 April 2020 perihal pelimpahan laporan polisi. h.Surat Dirut PT Genta Prana No. 17/GP/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan surat No. 18/GP/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal tanggapan atas surat panggilan.

Pada poin No. 2 surat dimaksud tertulis, Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa perkara yang saudara laporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan atau tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP dan atau Pasal 3  Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diduga dilakukan oleh Dr. Sofyan A Djalil, SH, MH, M.ALD telah dilimpahkan penyidikannya  dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus  ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan sekarang ini penyidikannya ditangani oleh Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, berdasarkan Nota Dinas sebagaimana pada poin 1 huruf f dan g tersebut di atas.

Sedangkan pada poin No. 3 surat tersebut, tersurat, Apabila ada hal yang belum jelas, saudara dapat menghubungi Penyidik Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri AKBP Wagino, SH dan AKBP Kristinatara W, SH, MH.

Adapun poin No. 4 yaitu, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ini hanya bersifat pemberitahuan dalam rangka pelayanan masyarakat dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peradilan.

Sedangkan poin No. 5 adalah, Demikian untuk menjadi maklum. Adapun tembusan surat disampaikan kepada: Kabareskrim Polri, Karowassidik Bareskrim Polri dan Dirtipidum Bareskrim Polri.

Foto/dok

Setelah terjadinya pelimpahan laporan polisi dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, kemudian saksi pelapor atas nama Dolok Sirat bersama saksi saksinya di BAB kembali oleh Penyidik Subdit II Dittipidum, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan  (SP3) oleh Dirtipidum dengan terindikasi praktik suap ratusan miliar rupiah dan disinyalir SP3 dimaksud merupakan perintah dari Kapolri yang ketika itu dijabat oleh Idam Aziz kepada Dirtipidum yang saat itu dijabat oleh Brigadir Jenderal Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, tandasnya.

Sesuai dengan surat pemberitahuan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Bareskrim Polri,  Direktur Tindak Pidana Umum, kala itu oleh Brigadir Jenderal Polisi Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, yaitu surat No. B/671/VI/2020/Dittipidum kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jampidum tanggal 30 Juni 2020, tertulis dengan jelas, yakni pada poin 1. Rujukan: a.Laporan Polisi  No. LP/B/1429/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018 atas nama Drs. Dolok F Sirait. b.Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/550.2a/V/2020/Dittipidum tanggal 22Mei 2020. c.Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/97.4b/VI/2020/Dittipidum tanggal 30Juni 2020. d.Surat Ketetapan Dirtipidum Bareskrim Polri No. S.Tap/97.4c/VI/2020/Dittipidum tanggal 30 Juni 2020 tentang penghentian penyidikan.

Adapun pada poin 2 tersurat, Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Jampidum bahwa terhadap penyidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan atau tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP  dan atau Pasal 3  Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Dr. Sofyan A Djalil, SH, MH, M.ALD, telah dihentikan penyidikannya dikarenakan bukan merupakan tindak pidana.

Pada poin 3 surat dimaksud. tersurat, “Demikian untuk menjadi maklum” dan tembusan surat disampaikan kepada: Kabareskrim Polri, Karowassidik Bareskrim Polri, Drs. Dolok F Sirait (Pelapor) dan Dr. Sofyan A Djalil, SH, MH, M.ALD (terlapor).

Lsspen Sianturi yang juga merupakan Juru Bicara PT Genta Prana mrngatakan, dalam hal ini secara hormat kami memohon kepada Bapak Kapolri supaya membuat kebijakan yang manusiawi dan baik terhadap keberadaan mantan Direktur TIpideksus, Daniel Tahi Monang Silitonga, karena bisa dikatakan  menjadi korban penjoliman sebagai akibat sebab dari indikasi praktik suap ratusan miliar rupiah oleh Idam Aziz ketika menjabat Kapolri, karena ditemukan fakta kebenaran yakni Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Daniel Tahi Monang Silitonga, ketika itu diperksa oleh Propam Mabes Polri atas laporan  yang mengaku ngaku dari unsur masyarakat, tapi ternyata diduga pelapornya adalah RB Agus Wijayanto, yang notabene menjabat Dirjen VII di Kementerian ATR/BPN. Akibat dari Tahi Silitonga, dilaporkan ke Propam Mabes Polri, Tahi Silitonga, dicopot dari Dirtipideksus, padahal Jajaran Tim Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipdeksus) adalah melaksanakan tugas kebenaran karena adanya laporan polisi yaitu selaku Penyidik dalam memeriksa Menteri Sofyan A Djalil bersama kroninya RB Agus Wijayanto selaku terlapor pejabat terindikasi salahgunakan wewenang. Akibat dari pengaduan disinyalir oleh RB Agus Wijayanto itu, Tahi Silitonga dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus pada tanggal 1 Mei 2020 lalu dan dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Hal ini terjadi sebagai dampak dari diduga laporan polisi dengan terlapor Sofyan A Djalil dipindahkan dari Direktorat Tipideksus ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum), baru kemudian diterbitkan SP3  oleh Direktur Tipidum pada tanggal 30 Juni  2020.

Masa seorang Perwira Tinggi Kepolisian yang melaksanakan tugas kebenaran karena memeriksa terlapor sesuai dengan SOP Kepolisian dapat dikorbankan dan dicopot dari jabatannya hanya karena Idam Aziz terindikasi terima uang suap ratusan miliar rupiah. Kami yakin dan percaya bahwasanya Kapolri Listyo dapat membuat keputusan terbaik terkait keberadaan Tahi Silitonga karena Pak Kapolri adalah pejabat yang memegang teguh prinsip kebenaran serta merupakan Kapolri kiriman Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat Indonesia, tandasnya.

Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi pada bulan Juli tahun 2020 lalu, saat Idam Aziz masih menjabat Kapolri, sangat sulit untuk menemui Kapolri ketika itu, dan saat dikonfirmasi kepada Penyidik Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri, di depan Penyidik AKBP Wagino, SH, dan AKBP Kristinatara, SH, MH. Kasubditnya yang tidak berkenan namanya disebut dalam berita mengatakan, bahwa indikasi suap tersebut penyidiknya tidak terlibat, karena selaku Penyidik mereka hanya memeriksa terlapor yaitu Sofyan A Djalil dan tidak kenal dengan pihak PT Buana Estate, Sweeteng dan Septitank, ujarnya ketika itu.

Saat diminta konfirmasi kembali baru baru ini kepada AKBP Wagino, SH, dan AKBP Kristinatara, SH, MH, baik Wagino maupun Kristinatara belum bersedia memberikan tanggapan atau komentarnya.

BACA JUGA :

Presiden  Ir. H Joko Widodo Diminta Segera Copot Menteri Sofyan A Djalil Diduga “PPO”

Di kesempatan yang sama Aktivitis Bela Negara Laspen Sianturi juga menyampaikan kajiannnya terhadap Menteri ATR/BPN RI. Pasalnya, karena Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil bersama kroninya Dirjen 7 atas nama RB Agus Wijayanto dan Direktur Perkara atas nama Ketut secara tiga serangkai diduga “pura pura bodoh alias pura pura oneng (PPO)”  terhadap perintah Presiden maupun atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait tanah Hambalang Bogor serta terlibat praktik  mafia tanah dengan terindikasi menerima suap ratusan miliar rupiah, maka Presiden Ir. H Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera copot Sofyan A Djalil selaku Menteri, agar kebenaran dan keadilan dapat terwujud secara baik dan benar di Jajaran Kementerian ATR/BPN serta institusi tersebut dapat bersih dari praktek dugaan mafia tanah.

Hal itu disampaikan Aktivis Bela Negara, Laspen Sianturi kepada ZI di Jakarta pada Senin (26/07/21) untuk memberikan tanggapan terkait indikasi kebobrokan kinerja Menteri ATR/ BPN, Sofyan A Djalil bersama kroninya Dirjen 7 dan Direktur Perkara.

Laspen Sianturi menambahkan, sesuai dengan amanah Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bahwasanya, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara” demi untuk dapat mencapai tujuan Pembangunan Nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Seiring dengan tujuan Pembangunan Nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka secara hormat dengan ini kami memohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan perintah kebenaran kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil dan Jajarannya.

Adapun perintah kebenaran dari Presiden Jokowi yang dinantikan oleh masyarakat kepada Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A Djalil yaitu supaya Menteri berkenan untuk menjalankan isi putusan hukum yang telah incracht yakni putusan PTUN No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009, agar memproses lebih lanjut penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana seluas 211 hektar.

Sesuai dengan hasil telusur dan investigasi kami terhadap Narasumber/Sumber, bahwasanya fakta kebenaran sudah pernah ada surat dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara atas nama Dr. Muhammad Sapta Murti SH, MA, M.Kn, kepada Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. B-186 Kemensetneg/D-4/HK.04.02/06/2015 tanggal 7 Juni 2015 lalu dengan perihal surat, Permohonan Perlindungan Hukum PT Genta Prana dimana pada saat surat tersebut dikirimkan  bahwa Presiden Republik Indonesia sudah dijabat oleh Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, sampai saat ini perintah Presiden yang telah disampaikan melalui Kementerian Sekretariat Negara tersebut belum juga dilaksanakan oleh Sofyan A Djalil selaku Menteri. Diduga Menteri Sofyan A Djalil tidak menjalankan visi misi Presiden/Wakil Presiden, melainkan menjalankan visi misi sendiri dengan tujuan disinyalir perkaya diri sendiri karena Sofyan A Djalil bersama kroninya Dirjen VII RB Agus Wijayanto dan Direktur Perkara an. Ketut diduga menerima uang suap ratusan miliar rupiah dari pihak PT Sentul City.

Merupakan suatu preseden buruk yang tidak layak dicontoh di NKRI, apabila seorang Menteri selaku Pembantu Presiden yang diangkat dan diberhetikan oleh Presiden tetapi Menteri tersebut tidak menjalankan perintah Presiden, dan  Menteri Sofyan A Djalil diduga pura pura bodoh atau “PPO” terhadap perintah Presiden maupun putusan pengadilan yang telah incracht.

Dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi diminta untuk teliti, telaah dan pengkajian terhadap kedudukan Sofyan A Djalil sebagai Menteri, apakah masih layak untuk tetap dipertahankan  menjadi Menteri ATR/BPN  bilamana tidak menjalankan perintah Presiden RI dengan baik dan benar.

Adapun isi surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang Undangan Kemensetneg yang telah dikirimkan adalah, “Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Presiden telah menerima surat dari Leo Tolstoy dan Partners selaku Kuasa Hukum dari  sdr. HM Sukandi sebagai Komisaris dan Sdr. Dolok F Sirait sebagai Direktur Utama PT Genta Prana dengan surat nomor 016/PH/LT-P/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 kepada Presiden, yang menyampaikan permohonan perlindungan hukum terkait dengan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang hingga saat ini tidak melaksanakan isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tanggal 15 April 2011”.

BACA JUGA :

Kementerian Sekretariat Negara atas permasalahan dimaksud telah beberapa kali menindak lanjuti dengan mengirimkan surat terhadap intansi terkait yaitu: a). Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor R.92/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, b). Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R.21/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/4/2014 tanggal 14 April 2014 ke Kepala Badan Pertanahan Nasional, c). Surat Deputi Bidang Perundang-undangan Nomor B-161/Kemesetneg/D-4/PU.10.01/9/2014 tanggal 15 September 2014 kepada Sektretaris Utama Badan Pertanahan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan surat Leo Tolstoy & Partners untuk penanganan lebih lanjut dengan prinsip kehati hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI diucapkan terima kasih. Begitu  isi suratnya.

Adapun tembusan surat tersebut disampaikan kepada: Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Aktivis Bela Negara yang juga Ketua Relawan Jokowi-Ma’ruf dengan nama Relawan AB3NP ini  pada akhir kata, menyampaikan, “Sesuai dengan pemahaman kami sebagai Aktivis Bela Negara bahwa Bela Negara dilakukan secara baik dan benar dengan dimulai dari diri sendiri. Bela Negara dilaksanakan oleh masing masing Warga Negara Indonesia dari cara paling halus sampai dengan cara paling keras. Cara paling keras dilaksanakan oleh TNI/Polri untuk menjaga kedaulatan NKRI maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Sedangkan cara paling halus bahwasanya Bela Negara dilaksanakan oleh Insan Pers selaku kontrol sosial sesuai tupoksinya yakni melaksanakan tugasnya sebagai Pengawal Kebenaran dan Keadilan, dan juga Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai sosial kontrol untuk ikut serta membantu masyarakat dan Negara sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk sudah melaksanakan tugas Bela Negara. Sebagai contoh sederhana, bahwa seorang Presiden telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kewajibannya juga sudah termasuk melaksanakan tugas Bela Negara. Bilamana seorang Menteri ataupun Kapolri telah melaksanakan tugasnya secara baik dan benar dengan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk sudah melaksanakan tugas Bela Negara dengan baik dan benar. Dan seorang anak sekolah mau belajar keras supaya pintar dan cerdik untuk mencapai cita cita juga sudah termasuk laksanakan tugas Bela Negara dengan baik dan benar” serunya untuk menutup pembicaraan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi dan klarifikasi kepada Kementerian ATR/BPN RI, Menteri Sofyan A Djalil maupun Jajarannya Dirjen 7 atas nama RB Agus Wijayanto serta Direktur Perkara atas nama Ketut, sampai berita ini diturunkan belum juga berkenan  untuk memberikan tanggapan ataupun penjelasan.

(Arnie Sianturi/Endreuw Purba/Rodeo/TIM)

Pos terkait