Jayapura, ZI – Kehadiran Organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) di Papua mendapat sambutan positif dari Kejaksaan Tinggi Papua.
Hal itu disampaikan Kejati Papua, Nikolaus Kondomo, SH, M.Hum, saat menerima Pengurus DPD PBB Papua diruang kerjanya, Senin (29/11/2021).
Dalam pertemuan audens itu Ketua DPD PBB Papua, Tulus Sianipar menjelaskan kehadiran PBB di Papua dengan visi dan misi “satu rasa satu jiwa” dengan semangat solidaritas, toleransi, rukun dan gorong royong.
Tulus juga menyampaikan, bahwa kehadiran PBB Papua yang baru saja dikukuhkan, telah melakukan berbagai aksi sosial seperti menyedikan ‘peti mati’ bagi orang yang tidak mampu dimasa pandemi Covid-19, membatu orang sakit dan kurang mampu, membatu kebakaran, membantu orang yang kemalangan dan lainnya.
Menyambut penjelasan itu, Kajati Papua mengatakan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang positif dalam membantu warga.
“Siapa lagi kalau bukan kita. Kondisi saat ini sangat penting untuk saling membatu. Itu yang diharapkan negara apalagi Tuhan. Kita sangat mendukung kehadiran PBB Papua,” ujar Kejati Papua.
Pada kesempatan itu juga Ketua PBB Papua meminta kesediaan Pihak Kejaksaan untuk bisa memberikan penyuluhan hukum dikalangan anggota PBB Papua.
“Kami juga berharap pihak Kejaksaan menjadi nara sumber bagi anggota PBB dalam sosialisasi hukum. Sehingga setiap anggota PBB mengerti dan paham, mengingat bahwa negara kita adalah negara hukum,” ujar Kabiro Hukum DPD PBB Papua Jan Saragih.
Dihadapan Kajati Tulus menggambarkan, bahwa Pemuda Batak Bersatu memiliki warna tersendiri, yang bergerak di bidang sosial. Bahkan kalau nantinya Kejasaan punya program dalam kegiatan sosial, PBB siap hadir dan terlibat.
Menanggapi paparan yang disampaikan oleh Ketua DPD PBB Papua tersebut, Kejati menyambut baik hal itu, dan dia mengatakan, pekerjaan mulia harus mendapat dukungan.
“Pekerjaan mulia harus dapat dukungan dari semua kalangan,” jelas Nikolaus yang ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan suku Batak itu.
Turut hadir dalam acara silaturahmi ini Ketua DPD PBB Tulus Sianipar, Sekjen Naek Nainggolan, Kabiro Hankam Viktor Abiadata, Kabiro Hukum Jan Saragih dan Biro MPP Papua Wilpret P. Siagian.
(Wilpret S)
