KMA Instruksikan Penerapan Persidangan Secara Daring di Empat Peradilan Jawa Bali Pasca PPKM Darurat

Foto; Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH, MH,/ist

Jakarta, ZI – Menyikapi status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan Bali, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH, MH, melalui kanal YouTube Mahkamah Agung RI, menginstruksikan warga pengadilan di seluruh Indonesia secara khusus wilayah Jawa dan Bali, agar satuan kerja pengadilan di empat lingkungan peradilan wilayah Jawa dan Bali selama PPKM darurat untuk menerapkan persidangan secara daring, Rabu (07/07/21).

Dr. M. Syarifuddin, juga menegaskan bahwa instruksi ini berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 4 Tahun 2020. Dan langkah ini di ambil untuk keselamatan serta kesehatan bersama.

Bacaan Lainnya

Bagi semua perkara-perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya dengan berpedoman kepada peraturan mahkamah Agung yang telah ditetapkan sebagai berikut ;

  1. Bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara dan perkara tata usaha militer mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik;
  2. Bagi perkara pidana, perkara pidana militer dan perkara jinayat, mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektornik;
  3. Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan secara daring karena adanya kendala jaringan dan atau kendala teknis lainnya maka pimpinan satuan kerja wajib memastikan bahwa persidangan luring dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat dan semua pelaksana persidangan telah dilakukan tes swab antigen terlebih dahulu paling lambat 1×24 jam sebelum persidangan digelar.

Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH, MH, berharap agar hal ini menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab di semua peradilan.

(raja)

Pos terkait