Jakarta, ZI – Ketua DPP LSM MASTER, Arnold Silaban, melaporkan indikasi korupsi Biaya Operasional Sekolah (BOS) kinerja Kota Bekasi tahun anggaran 2019 di Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (10/06/21) siang.
Pada tahun 2019 lalu, Kementerian Pendidikandan Kebudayaan meluncurkan program BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Dan untuk lingkup dinas pendidikan kota Bekasi, ditentukan 20 SD Negeri dan 6 SMP Negeri yang menerima BOS Kinerja.
Adapun 20 sekolah itu, menurut Arnold Silaban, telah melakukan penyalahgunaananggaran, memperkaya diri sendiri dan golongan, serta menghambur-hamburkan keuangan Negara. Sekolah-sekolah tersebut disinyalir telah melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Juknis BOS Kinerja, sehingga sangat perlu untuk dilakukan audit intensif oleh aparat hukum agar tabir dari BOS Kinerja yang selama ini gelap dapat terungkap dengan terang-benderang.
6 SMP Negeri, yaitu :
- SMPN 1,
- SMPN 5,
- SMPN 19,
- SMPN 20,
- SMPN 26, dan
- SMPN 34.
Keenam sekolah mendapat alokasi BOS Kinerja 2019. Walaupun dikucurkan pada tahun 2019, sekolah-sekolah itu mengendapkan dana tersebut, dan baru pada Juni 2020 melakukan pembelanjaan. Dana tersebut mereka pakai untuk membeli Tablet Merk Samsung Tab A8-2019, melalui SIPLAH.
“Keenam sekolah itu berbelanja kesatu penyedia yang sama. Dengan harga penawaran yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana barang dengan harga bandrol sebesar Rp. 2 juta rupiah hanya mereka tawar Rp. 1.000 per unit” ungkap Arnold.
Perlu diketahui, tambah Arnold, yang mereka beli itu adalah produk tahun 2019 yang dibeli tahun 2020. Umurnya sudah 1 tahun. Dan pada Juni 2020, produk sejenis dengan spesifikasi lebih tinggi dan dengan harga yang lebih murah sudah bermunculan.
“Mengapa mereka beli barang yang sudah berumur setahun? Dan mengapa mereka memaksakan diri membeli barang tersebut, padahal barang sejenis dengan spesifikasi lebih tinggi dan harga lebih murah sudah banyak muncul. Seperti merek Advan, Huawei dan sebagainya. Tambahan lagi, setelah dibeli, barang-barang itu hanya tergeletak di sekolah tidak digunakan. Akhir tahun ini, barang itu dipastikan tidak dapat digunakan lagi karena sudah ketinggalan zaman, palingan hanya bias dipakai untuk nonton Youtube saja. Ini perlu diselidiki oleh aparat yang berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan,” jelas Arnold.
Selanjutnya Arnold mengatakan, bahwa ini layaknya bisnis biasa. Ada penawaran dan ada permintaan. Tapi perlu dicatat, uang yang mereka belanjakan adalah uang Negara. Sehingga efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi sangat perlu untuk dikedapankan.
“Terkadang para kepala sekolah itu lupa bahwa uang yang mereka belanjakan bukanlah uang pribadi, tapi uang Negara. Sehingga dalam proses penggunaannya harus efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Jangan disembunyi-sembunyikan. Dan lagi apa yang mereka sembunyikan bila memang tidak ada [sesuatu],” Sindir Arnold.
Diakhir Arnold menandaskan, bahwa ia berharap kasus ini dapat menyingkap indikasi korupsi BOS Kinerja yang selama ini tidak pernah disentuh dan dipublikasikan.
“Yang pasti, kami dari LSM Master akan mengawal kasus ini sampai terang benderang. Agar kedepannya, modus yang sama tidak akan terulang kembali,” tutup Arnold.
(gp)
