Melina Fam Terindikasi Mafia Tanah Mantan Kakan Pertanahan Jakbar, Drs. Sumanto, SH, M.Si, Diduga Salahgunakan Wewenang Serta Terlibat Mafia Pertanahan

  • Whatsapp
Foto; Mantan Kakan Pertanahan Jakbar, Drs. Sumanto, SH. MSi/ist

Jakarta, ZI – “Melina Fam terindikasi mafia tanah karena dapat membuat sertifikat tumpang tindih alias sertifikat ganda pada objek tanah yang sama sehingga sertifkat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1945/Sukabumi Selatan atas nama Melina Fam seluas 940 M2 berada diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 14/Sukabumi Udik atas nama Ario Abdul Gaffar,” ujar Laspen Sianturi selaku pemegang Kuasa Khusus/ Juru Bicara Para Ahli Waris memulai pembicaraan kepada Media ZI di Jakarta, Sabtu (01/05/21).

Entah bagaimana caranya dan entah surat apa yang telah digunakan oleh Melina Fam sebagai alas hak untuk memohon penerbitan sertifikat HGB No 1945 tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) di masa lalu, sehingga sertifikat HGB dapat terbit di atas SHM sangat dipertanyaan proses penerbitannya, tetapi secara logika nyata dalam hal ini Melina Fam diduga bersekonggkol dan mufakat jahat dengan oknum petugas BPN dalam penerbitan HGB atas nama Melina Fam.

Bacaan Lainnya

Terungkapnya kebenaran bahwasanya sertifkat HGB No 1945 terbit di atas SHM No. 14 disebabkan dalam rangka realisasi program Normalisasi Kali Pesanggrahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menerbitkan Peta Bidang Inventarisasi No. 1520 PBT.2013 pada tanggal 9 September 2013 lalu, dimana peta tersebut ditanda tangan oleh Ir. Haryo Wijoseno, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan selaku pemohon adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Pekerjaan Umum) seluas: “lihat daftar” dengan keterangan; Peta Bidang ini dibuat dalam rangka inventarisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142/2012 tanggal 28 September 2012, Peta Bidang ini digunakan sebagai bahan pengumuman ada/ tidaknya perubahan data akan disampaikan secara tertulis  oleh Kepala Kelurahan setempat kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Para pihak yang keberatan agar mengajukan keberatan melalui kelurahan setempat dengan melampirkan bukti pemilikan yang sah.

Adapun pada daftar Peta Bidang Inventarisasi No. 1520 PBT.2013 tersebut tersurat, bahwasanya No. 9 atas nama Melina Fam status tanah: M. 1945 Luas yang terkena pelebaran sungai/ jalan (M2): 940 M2 dengan keterangan: Berdiri di atas M 14. No. 10 atas nama PAUD/Mushola status tanah: M. 14 seb. Luas yang terkena pelebaran sungai/ jalan (M2): 230 M2 dengan keterangan: kosong. No. 11 nama H. Nasuki status tanah: TN Luas yang terkena pelebaran sungai/ jalan (M2): 394 M2 dengan keterangan: Seluas 270 M2 berdiri di atas M 14.

Ketika dilakukan pengukuran SHM No. 14/Sukabumi Udik yang terkena pelebaran sungai/ jalan dengan pemohon Pemilik/ Kuasa SHM No. 14/Sukabumi Udik, maka didaftar tertulis, bahwasanya No. 9 atas nama Melina Fam status tanah: M. 1945 Luas yang terkena pelebaran sungai/ jalan (M2): 940 M2 dengan keterangan: Berdiri di atas M 14. No. 10 atas nama PAUD/Mushola status tanah: M. 14 seb. Luas yang terkena pelebaran sungai/ jalan (M2): 230 M2 dengan keterangan: Berdiri di atas M 14. No. 11 atas nama H. Nasuki status tanah: TN Luas yang terkena pelebaran sungai/ jalan (M2): 394 M2 dengan keterangan: Seluas 270 M2 berdiri di atas M 14, dan No Kode “A” atas nama M.14/Sukabumi Udik status tanah: kosong Luas yang terkena pelebaran sungai/ jalan (M2): 2789 M2 dengan keterangan: kosong. Maka sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuatkan di Kantor Notaris Syaiful Anwar, SH, di Bondowoso yaitu Akta No. 03 pada tanggal 8 Maret 2015 dari pemberi Kuasa atas nama Raden Ajeng Siti Maryam dan Raden Ajeng Badariyah kepada sdr. Rudi Sofiandy, selaku penerima kuasa, mewakili pemberi kuasa mengurus penyelesaian pembayaran ganti rugi (kompensasi) Normalisasi Kali Pesanggrahan dari Pemerintah Republik Indonesia  C/Q Pemerintah Provinsi DKI Jakarta C/Q Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta atas sebagian bidang tanah seluas ± 1.440 M2 (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) adalah lokasi No. 9 atas nama Melina Fam Luas: 940 M2, No. 10 atas nama PAUD/Mushola Luas: 230 M2 dan No. 11 atas nama H. Nasuki Luas: 270 M2. Adapun jumlah total luas tanah atas 3 (tiga) bidang tersebut adalah 1.440 M2 (seribu empat ratus empat puluh meter persegi). Sedangkan lokasi tanah dengan kode “A” dimaksud seluas 2.789 M2, menurut informasi dari Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta ketika itu, bahwasanya, “tidak ada pembayaran tanahnya karena tanah dimaksud sudah berubah fungsi menjadi kali Pesanggrahan sejak puluhan tahun yang lalu, karena diduga ada oknum terindikasi mafia tanah yang memindahkan/ membelokkan Kali Pesanggrahan sehingga saat ini Kali Pesanggrahan membelah dua SHM No. 14/Sukabumi Udik. Akibatnya posisi tanah SHM No. 14/Sukabumi Udik sebagian besar posisinya di wilayah Jakarta Barat dan sebagian kecil di wilayah Jakarta Selatan”. Informasi tersebut diduga untuk tujuan “pembodohan terhadap masyarakat” serta terindikasi terjadi “persekongkolan dan mufakat jahat” antara Rudi Sofiandy dan oknum Pejabat BPN untuk rencana penggelapan atas sebagian tanah SHM No. 14/Sukabumi Udik seluas 2.789 M2. Diduga oknum Rudi Sofiandy bersama kroninya merencanakan pencairan uangnya secara diam diam.

Kemudian terjadi perubahan peta yaitu Peta Inventarisasi Bidang Tanah Revisi No. 1059 PBT.2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 24 Juni 2015 lalu dengan ditanda tangan oleh Ir. Aris Munanto, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dimana selaku pemohon adalah R.A. Siti Maryam dan R.A. Badariyah. Sedangkan penunjuk batas dipertanggung jawabkan oleh Rudi Sofiandy bilamana berakibat sanksi hukum, dengan keterangan, bahwa “Revisi Peta Bidang” pada tanggal 9-9-2013 No. 1520 berdasarkan surat dari Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 7-05-2015 No. 003/Sek/P2TV/JB/2015 dan Akta Perdamaian No. 34 tanggal 10-3-2015.

Peta Inventarisasi Bidang Tanah Revisi No. 1059 PBT.2015 tersebut diduga “cacat hukum” karena merupakan hasil perbuatan melawan hukum. Pada peta bidang No. 1520 PBT.2013, serta sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuatkan di Kantor Notaris Syaiful Anwar, SH, di Bondowoso Akta No. 03 pada tanggal 8 Maret 2015 dari pemberi Kuasa atas nama Raden Ajeng Siti Maryam dan Raden Ajeng Badariyah kepada sdr. Rudi Sofiandy, selaku penerima kuasa, mewakili pemberi kuasa mengurus penyelesaian pembayaran ganti rugi (kompensasi) Normalisasi Kali Pesanggrahan dari Pemerintah Republik Indonesia  C/Q Pemerintah Provinsi DKI Jakarta C/Q Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta adalah seluas ± 1.440 M2, tetapi  terjadi “mark up” luas tanah sebesar 517 M2 akibatnya luas tanah yang dilepaskan kepada Negara bertambah yaitu dari 1.440 M2 menjadi 1.957 M2 oleh Rudi Sofiandy selaku penunjuk batas.

Lebih anehnya lagi lokasi yang ditunjuk Rudi Sofiandy yaitu lokasi No. 9 atas nama Melina Fam dengan luas yang terkena pelebaran sungai/ jalan rencananya 940 M2, ditukar lokasinya menjadi lokasi kode “A” yaitu seluas 1.333 M2 dan kodenya juga berubah menjadi kode “11A”, (terjadi selisih perbedaan luas tanah antara lokasi 2.789 dan lokasi 1.333 yaitu seluas 1.456 M2) yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merugikan warga masyarakat pemilik SHM No. 14/Sukabumi Udik karena terindikasi penipuan publik dan salahgunakan wewenang oleh oknum pejabat pertanahan serta menjadi “borok warisan” oleh Sumanto selaku mantan kepala kantor dan stafnya atas nama Dewi Masitoh sebagai “sebab akibat dan akibat sebab” permohonan diduga dari oknum mafia tanah atas nama Rudi Sofiandy.

Sehubungan dengan pemecahan sertipikat SHM No. 14/Sukabumi Udik atas 3 (tiga) bidang tanah dari SHM No. 14/Sukabumi Udik menjadi sertipikat Hak Pakai (HP) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni sertifikat HP 01032/Sukabumi Selatan seluas 1.333 M2. HP 01033 seluas 394 M2, HP 01034 seluas 230 M2 dengan jumlah total luas tanah yang sudah dilepaskan haknya terhadap Negara seluas 1.957 M2 pada tanggal 8 September 2016 lalu, dimana Drs. Sumanto, SH, M.Si, selaku kepala kantor pertanahan dan juga sekaligus berfungsi menjadi Notaris/PPAT, dan setelah sertifikat SHM No. 14/Sukabumi Udik Asli dikembalikan kepada ahli waris melalui Kantor Notaris/PPAT Ilmiawan Dekrit, SH, (sebelum dipecah sertifikatnya, gambar pada surat ukur belum ada pengurangan laus tanah), akibatnya terjadi perubahan gambar surat ukur dengan mengandung indikasi keterangan palsu, dimana Drs. Sumanto, SH, M.Si, secara terindikasi melanggar Pasal 3 Undang Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang No. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu terkait indikasi “salahgunakan wewenang” karena memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dengan unsur unsur sebagaimana berikut ini.

Drs. Sumanto, SH, M.Si, patut diduga “membuat/ memerintahkan untuk membuat” terhadap jajarannya Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan plot gambar diduga keterangan palsu terhadap Gambar Situasi No. 9/545/1972 (SHM No. 14/Sukabumi Udik) dengan terindikasi “salahgunakan wewenang” karena Drs. Sumanto, SH, M.Si, selaku kepala kantor pertanahan ketika itu, telah membuat “seolah olah dan seakan akan” bahwasanya Melina Fam telah membeli tanah dari SHM No. 14/Sukabumi Udik atau bahwasanya SHM No, 1945 atas nama Meliana Fam sudah dibebaskan dari SHM No. 14/Sukabumi Udik seluas 940 M2, dan dalan hal ini patut diduga terjadi persekongkolan untuk mufakat jahat atas perubahan Peta Bidang tersebut karena keterangan pada peta dimaksud akan digunakan oleh Melina Fam sebagai bahan data/ alas hak dalam pembayaran ganti rugi tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c/q Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Akibat Drs. Sumanto, SH, M.Si, terindikasi “salahgunakan wewenang membuat kerugian terhadap  ahli waris karena ahli waris tidak dapat menerima pembayaran ganti rugi sebagian dari SHM No. 14/Sukabumi seluas 940 M2 dengan nilai kerugian; 940 M2 x Rp. 5.000.000/M2 = Rp. 4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).

Karena adanya revisi terhadap peta bidang No. 1520 PBT.2013 menjadi Peta Inventarisasi Bidang Tanah No. 1059 PBT.2015 dengan diduga secara “cacat hukum” karena merupakan hasil perbuatan terindikasi melawan hukum disebabkan dugaan “mark up” luas tanah seluas 517 M2, karena oknum Rudi Sofiandy diberikan kuasa  untuk pengurusan sesuai dengan surat kuasanya oleh ahli waris hanya seluas 1.440 M2 tetapi luas tanah yang berkurang dari SHM No. 14/Sukabumi berubah menjadi seluas 1.957 M2.

Sesuai dengan hasil telusur dan investigasi kami di lapangan/ Narasumber, bahwasanya ketika ahli waris ketika dipanggil oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, ahli waris disuruh untuk tanda tangan berkas kosong, dan ahli waris hanya diberikan uang ganti rugi atas tanah seluas 1.957 M2 sebesar Rp. 1 miliar. Sehingga kerugian ahli waris ditaksir senilai; (1957 M2 x Rp. 5.000.000/M2) – Rp. 1.000.000.000 = Rp. 9.785.000.000 – Rp. 1.000.000.000 = Rp. 8.785.000.000. (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Keberadaan kerugian ahli waris tersebut diduga dibagi secara persekongkolan bersama oleh Drs. Sumanto, SH, M.Si, bersama kroni kroninya, yaitu oknum atas nama Rudi Sofiandy, (kuasa ahli waris), Dewi Masitoh (ketika itu Kasubsi di Kantor Pertanahan Jakarta Barat), Sutriono, (ketika itu Kabag Pembebasan Lahan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta), dan Kantor Notaris/PPAT Ilmiawan Dekrit, SH,/Sakli, (ketika itu tempat penitipan SHM No. 14/Sukabumi Asli oleh sdr. Budi Santoso). Adapun proses pindahnya SHM No. 14/Sukabumi Asli dari Kantor Notaris/PPAT Ilmiawan Dekrit, SH, dengan modus dipinjam sementara untuk pengecekan sertifikat ke kantor BPN, dari tangan oknum  Sakli kepada Rudi Sofiandy bersama Dewi Masitoh secara pribadi di luar Kantor Pertanahan Jakarta Barat, kemudian dari tangan Dewi Masitoh SHM No. 14/Sukabumi Udik Asli pindah tangan ke Kantor Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Kabag Pembebasan Lahan atas nama Sutriono, selanjutnya dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diserahkan ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan akhirnya terjadi pemecahan sertifikat yang dibuat oleh Drs. Sumanto, SH, M.Si, selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan perubahan surat ukur dengan patut diduga praktek salahgunakan wewenang oleh Drs. Sumanto, SH, M.Si.

Laspen Sianturi juga mengaskan, akibat revisi terhadap peta bidang No. 1520 PBT.2013 menjadi Peta Inventarisasi Bidang Tanah No. 1059 PBT.2015 tersebut dengan diduga secara “salahgunakan wewenang” oleh Drs. Sumanto, SH, M.Si, dimana lokasi tanah yang tadinya diplot untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan adalah lokasi tanah SHM No, 1945 atas nama Melina Fam seluas 940 M2 (sertifikat ganda dengan satu lokasi tanah yaitu SHM No. 14/Sukabumi Udik atas nama Ario Abdul Gaffar dan SHM No, 1945 atas nama Meliana Fam), tetapi dipindahkan lokasinya ke lokasi tanah seluas 2789 M2 dengan luas tanah yang dipecah sertifikatnya seluas 1.333 M2 (terjadi selisih perbedaan luas tanah antara lokasi 2.789 dan lokasi 1.333 yaitu seluas 1.456 M2). Akibatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Sumber c/q Daya Air Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum melakukan realisasi pembayaran ganti rugi tanah terhadap ahli waris seluas 2789 M2, walaupun sudah ada Keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait pembayaran ganti rugi dimaksud dan tanah tersebut juga sudah berubah fungsi menjadi Kali Peanggrahan saat ini tetapi belum juga mendapat ganti rugi. Adapun kerugian ahli waris ditaksir senilai 2789 M2 x Rp. 5.000.000 = Rp. 13.945.000.000. (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pada awalnya ketika SHM No. 14/Sukabumi Udik atas nama Ario Abdul Gaffar, diterbikan oleh Kantor Agraria/ BPN Jakarta Barat seluruh tanahnya seluas 4,8 hektar letak posisinya berada di wilayah Jakarta Barat. Tetapi disebabkan adanya oknum diduga mafia tanah (diduga Perumahan Mediatarania) memindahkan letak Kali Pesanggrahan sehingga Kali Pesanggrahan membelah dua tanah SHM No. 14/Sukabumi Udik, dan akibatnya membuat posisi tanah SHM No. 14/Sukabumi Udik sebagian besar posisinya terletak di wilayah Jakarta Barat dan sebahagian kecil posisinya terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan saat ini tanah dengan lokasi di Jakarta Selatan tersebut seluas 800 M2 sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi jalan inspeksi, dan ahli waris belum mendapatkan uang ganti rugi atas tanah dimaksud. Akibat terjadinya revisi terhadap peta bidang No. 1520 PBT.2013 menjadi Peta Inventarisasi Bidang Tanah No. 1059 PBT.2015 dan penempatan letak lokasi tanah seluas  1.333 M2 tersebut tidak sinkron/ tidak sesuai dengan surat ukur SHM No. 14/Sukabumi Udik sehingga membuat terjadinya indikasi “keterangan palsu/ hoax” oleh Drs. Sumanto, SH, M.Si, dan saat ini sudah menjadi sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akibat tidak sinkronnya antara peta revisi dan surat ukur tersebut membuat kerugian ahli waris karena belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditaksir senilai 800 M2 x Rp. 5.000.000/M2 = Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Kemudian, untuk dapat terwujudnya penyelesaian secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat dengan maksud dan tujuan yang baik, maka Kuasa Para Ahli Waris memohon secara hormat dengan tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk difasilitasi dalam acara mediasi, dan hasilnya sesuai dengan surat No. 2625/13-31.73/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 lalu, yaitu tentang perihal surat; Informasi Perkembangan Penanganan Kasus Pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Ir. Nandang Agus Taruna, kepada Aktivis Bela Negara selaku Pemegang Surat Kuasa Khusus dari para ahli waris, dimana pada poin 4 surat dimaksud tersebut tertulis dengan jelas, “Bahwa meskipun telah diundang untuk mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun belum tercapai kata sepakat diantara keduanya, oleh karena itu mediasi ini kami tutup, Bagi kedua belah pihak kami sarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum”. Dalam hal ini Ir. Nandang Agus Taruna, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik dan benar dengan menfasilitasi kedua belah pihak dalam acara mediasi untuk mencari solusi terbaik.

Disebabkan Kuasa Ahli waris pemilik tanah SHM No. 14 meminta supaya supaya pihak Melina Fam membeli tanahnya seluas 940 M2 karena sudah terlanjur dibuatnya sertifkat HGB dengan disinyalir pemyerobotan tanah tetapi pihak Melina Fam tidak bersedia, akhirnya Kuasa Para Ahli Waris pemilik tanah SHM No. 14 mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesia No.:799/LBNRI/ATR/BPN/VII/2019 pada tanggal 5 Juli 2019 silam, dengan perihal surat: mohon perlindungan hukum kepada Yth. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dan/atau permohonan untuk pembatalan SHM No. 1945/Sukabumi Selatan an. Melina Fam demi untuk dapat terciptanya amanah kebenaran sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 11 Tahun 2016, karena terjadinya indikasi sertifikat “tumpang tindih dan sertifikat ganda” dengan SHM No. 14/Sukabumi Udik, dan pada sisi lain  patut juga diduga terjadi “salahgunakan wewenang” oleh Drs. Sumanto, SH, M.Si, ketika menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Sampai saat ini jawaban surat dari Kementerian ATR/BPN masih ditunggu dan dinantikan.

Karena Melina Fam dalam penerbitan sertifkat GB NO 1945 terindikasi praktek mafia tanah untuk misi pengambilan uang ganti rugi tanah dari Negara/ Pemprov DKI Jakarta sehingga Drs. Sumanto, SH, M.Si, ketika itu menjabat Kakan Pertanahan Kota Administrasi Jakbar dengan diduga salahgunakan wewenang serta terlibat mafia tanah, maka akan segera dilaporkan kepada penyidik kepolisian/kejaksaan untuk dapat dilakukan penyelidikan sanpai ke penyidikan setalah adanya gelar perkara demi untuk dapat tegaknya pelaksanaan supremasi hukum terkait mafia pertanahan, tandas Laspen Sianturi menutup pembicaraan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kementerian ATR/BPN RI, didapatkan informasi bahwasanya Drs. Sumanto, SH, M.Si, setelah dicopot dari jabatan Kakan Pertanahan Jakbar dan dimutasi ke Kalimantan Selatan, kemudian diangkat lagi menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Salatiga dan kemudian masuk masa pensiun, sehingga sangat sulit ditemui untuk konfirmasi, tetapi sesuai dengan informasi yang berkembang di lapangan bahwasanya Drs. Sumanto, SH, M.Si, setelah pensiun dari PNS kemudian bermitra dengan Drs. Sutriono (pensiunan Kabag Pembebasan Lahan Tanah Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta) berbisnis tanah dengan terindikasi menjadi “markus tanah” yang rencananya akan dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Saat hal tersebut dikonfirmasi pada tanggal 28 April 2021 kepada Melina Fam/ Kuasanya melalui WA pihak Melina Fam tidak bersedia memberikan komentar maupun tanggapannya. (TIM)

Pos terkait