Menteri ATR/BPN Diduga “Pura Pura Bodoh” Terhadap Perintah Presiden dan Putusan Pengadilan

  • Whatsapp
Foto/ist

Jakarta, ZIPresiden Jokowi Diminta Segera Copot Sofyan A. Djalil, Karena Terlibat “Mbah Mafia Pertanahan”.

Disebabkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga “pura pura bodoh” terhadap perintah Presiden dan putusan pengadilan, maka secara hormat Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) diminta agar segera copot Sofyan A. Djalil, selaku Menteri ATR/BPN karena kinerjanya termasuk bobrok dan juga terlibat mafia pertanahan terkait tanah Hambalang Bogor.

Baca Juga :

Seperti kata pepatah, bilamana guru kencing berdiri maka murid kencing berlari, dan bilamana Menteri ATR/BPN diduga terlibat selaku “mbah mafia pertanahan”, bagaimana jadinya nanti Instansi Kementerian ATR/BPN apabila bawahannya Kepala Kantor Wilayah Tingkat Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Tingkat Kota/Kabupaten mencontoh kinerja dari Menteri ATR/BPN dengan terindikasi terlibat selaku “mbah mafia tanah”. Bisa kacau pertanahan Republik ini.

Aktivis Bela Negara, Laspen Sianturi menyampaikan hal tersebut kepada media ZI di Jakarta pada hari Senin (14/06/21) baru baru ini, karena merasa aneh dan ganjil terhadap kedudukan Sofyan A. Djalil, masih tetap dipertahankan sebagai Menteri ATR/BPN dua periode era pemerintahan Presiden Jokowi, padahal ditemukan fakta kebenaran bahwasanya Sofyan A. Djalil, disinyalir terlibat praktek mafia tanah dan cenderung pro kepada mafia tanah sehingga membuat sebab akibat kebenaran dan keadilan tidak dapat berjalan alamiah secara baik dan benar sebagaimana mestinya.

Sesuai hasil telusur yang dapat kami himpun di lapangan dan hasil investigasi terhadap sumber/ narasumber ditemukan fakta kebenaran, bahwasanya Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Sudi Silalahi di masa lalu telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai pihak tergugat yang telah kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni surat No. R.92/M.Setneg/D-4/PU.10.01/05/2011 pada tanggal 2 Mei 2011 dengan perihal surat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Adapun isi surat dimaksud adalah, “Bersama ini diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor surat W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden Republik Indonesia perihal tersebut pada pokok surat memberitahukan bahwa perkara antara PT Genta Prana dan sdr H.M. Sukandi (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II), dan PT Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan TUN Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2007/PT.TUN.JKT Jo. Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 Jo. Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan”.

“Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih” demikian isi suratnya.

Setelah adanya surat dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk menjalankan perintah Presiden yang ketika itu dijabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian Kepala BPN RI yang dijabat oleh Joyo Winoto, P.hD saat itu pada tanggal 15 April 2011 (diduga surat tersebut dibuat tanggal mundur untuk menutupi kebobrokan kinerja Joyo Winoto), menerbitkan surat keputusan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tentang  pembatalan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 atas tanah seluas 2.117.500. M2 dan pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate sebagai pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pemberian ijin pelepasan hak guna usaha atas nama PT Buana Estate.

Aktivis Bela Negara ini juga menambahkan, disebabkan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI tidak menjalankan perintah Presiden secara baik dan benar, maka Joyo Winoto dicopot oleh Presiden SBY ketika itu dan digantikan Hendarman Supandji menjadi Kepala BPN RI. Pada masa Hendarman Supandji menjabat Kepala BPN RI, Hendarman Supandji memerintahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pengukuran dan memproses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana dalam menjalankan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 Jo. Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai pelaksana tugas pengukuran tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya awal dari delik permasalahan tanah Hambalang Bogor adalah “borok warisan” dari Kepala BPN RI Joyo Winoto, P.hD karena menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 yakni perpanjangan HGU kepada PT Buana Estate dimana seharusnya adalah SK pembaharuan, dan setelah gugatan PTUN dimaksud  inkracht, Joyo Winoto menerbitkan SK pembatalan untuk menjalankan putusan yaitu SK Nomor 01/Pbt/BPN RI/2011 tanggal 15 April 2011 dengan terindikasi salahgunakan wewenang karena isi SK tidak sesuai dengan isi putusan PTUN, dan anehnya lagi SK tersebut mengijinkan PT Buana Eatate pelepasan Hak Guna Usaha kepada Kementerian Pertahanan. Akibatnya diduga “Negara Membeli Tanah Negara Dengan Menggunakan Uang Negara Sehingga Negara Dirugikan dan PT Buana Estate Diuntungkan”.

“Namun demikian setelah Sofyan A. Djalil, menjabat Menteri ATR/BPN diduga memerintahkan dan melarang jajarannya supaya tidak memproses permohonan penerbitan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana karena Sofyan A. Djalil, selaku Menteri ATR/BPN terindikasi menerima suap ratusan miliar rupiah dari oknum Sweeteng selaku Direktur Utama PT Sentul City karena PT Sentul City disinyalir merupakan perpanjangan tangan dari PT Buana Estate yang terindikasi merampok tanah masyarakat dan tanah Negara di masa lalu,” ujarnya.

Laspen Sianturi, yang juga sekaligus menjadi Juru Bicara PT Genta Prana berdasarkan Surat Tugas Khusus No. 178/STK/IV/2016 melanjutkan pemaparannya, sesuai dengan surat dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara atas nama Dr. Muhammad Sapta Murti SH, MA, M.Kn kepada Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. B-186 Kemensetneg/D-4/HK.04.02/06/2015 tanggal 7 Juni 2015 lalu dengan perihal surat, Permohonan Perlindungan Hukum PT Genta Prana dimana pada era surat tersebut dikirimkan Presiden Republik Indonesia sudah dijabat oleh Presiden Joko Widodo.

Baca lainnya; Waspada Praktik Mafia Tanah, Menteri Agraria Sampaikan Masyarakat Harap Berhati-hati, Ini Penjelasannya

Adapun isi surat tersebut adalah, “Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Presiden telah menerima surat dar Leo Tolstoy dan Partners selaku Kuasa Hukum Sdr. HM Sukandi sebagai Komisaris dan Sdr. Dolok F Sirait sebagai Direktur Utama PT Genta Prana dengan surat nomor 016/PH/LT-P/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 kepada Presiden, yang menyampaikan permohonan perlindungan hukum terkait dengan tindakan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor yang hingga saat ini tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tanggal 15 April 2011”.

Kementerian Sekretariat Negara atas permasalahan dimaksud telah beberapa kali menindak lanjuti dengan mengirimkan surat terhadap intansi terkait yaitu:

1. Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor R.92/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011 kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional dan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor,

2. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R.21/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/4/2014 tanggal 14 April 2014 ke Kepala Badan Pertanahan Nasional,

3. Surat Deputi Bidang Perundang-undangan Nomor B-161/Kemesetneg/D-4/PU.10.01/9/2014 tanggal 15 September 2014 kepada Sektretaris Utama Badan Pertanahan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan surat Leo Tolstoy & Partners untuk penanganan lebih lanjut dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Demikian atas perhatian dan kerjasama Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diucapkan terima kasih, demikian isi suratnya.

Adapun tembusan surat tersebut disampaikan kepada: Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Tetapi terjadi lebih aneh lagi karena diduga Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A. Djalil memerintahkan jajarannya Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah yang dijabat oleh Dr. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH, ketika itu membuat surat bersifat rahasia kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, yaitu surat No: 569/27.3-800/I/2017 dengan perihal: tindak lanjut penyelesaian masalah tanah seluas 2.117.500 M2 yang merupakan bagian dari bidang tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate seluas 4.486.975 M2 terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Adapun isi surat tersebut yakni dengan rujukan: Berita Acara Paparan tanggal 10 Januari 2017 Nomor 06/BAHGK/DJ-VII/17; Surat Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah tanggal 6 Januari 2016 No. 11/002-800/I/2017 Perihal Undangan Paparan; Surat Ariano Sitorus, Bac, SH, MM, MH, dkk yang bertindak untuk dan atas nama PT Buana Estate tanggal 23 September 2016 Nomor 082/AS.IX/A/2016 Jo tanggal 23 November 2016 Nomor 098/AS.XI/A/2016; Surat Leo RT. Panjaitan, SH, MH, yang bertindak untuk dan atas nama PT Genta Prana tanggal 25 Oktober 2016 No. 068/LT-P.PS-Som/10/2016.

Sehubungan telah dilaksanakannya Paparan Kasus tentang masalah tanah seluas 2.117.500 M2 yang merupakan bagian dari bidang tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate, seluas 4.486.975 M2 terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Januari 2017 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah dengan ini diminta kepada Saudara untuk:

a)     Memberikan penjelasan kepada PT. Genta Prana terhadap eksistensi dan pelaksanaan 120/G/TUN/PTUN-JKT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Agustus 2007 Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2008 Nomor 82 K/TUN/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 September 2009 Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b)    Menindaklanjuti permohonanan PT Buana Estate dengan berdasar kepada eksistensi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Juli 2010 Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.CBN Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 April 2011 Nomor 373/Pdt/2010/PT. Bdg, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2012 Nomor 2980 K/Pdt/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Mei 2014 Nomor 588 PK/Pdt/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c)     Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk melakukan penelitian dan fisik dan data yuridis bilamana permohonan PT Buana Estate sudah lengkap.

d)    Perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup dalam buku register perkara.

e)     Memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan untuk membuat laporan penyelesaian kasus.

Bahwa Berita Acara Paparan ini untuk menjadi pedoman dan bersifat rahasia. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan Berita Acara Paparan tanggal 10 Januari 2017 Nomor 06/BAHGK/DJ-VII/17 untuk segera di tindaklanjuti dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Demikian untuk dilaksanakan, demikian isi suratnya.

Foto/zi

Tembusan surat tersebut disampaikan kepada Yth: Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional: Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Laspen Sianturi juga mengatakan, terkait dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 Jo. Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana isi putusannya ada tiga poin, yaitu: membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/2006, membatalkan sertifikat HGU No. 149/Hambalang, dan menerbitkan menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 2.117.500 M2, maka untuk  pelaksanaan eksekusi putusan PTUN tersebut Dirut PT Genta Prana membuat surat permohonan penerbitan sertifikat HGB kepada Menteri ATR/BPN dengan surat No. 18/Tnh/GP/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 silam.

Tapi sungguh tidak disangka dan tidak diduga jawaban dari Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djjalil, meleset dari kebenaran maupun dari isi putusan PTUN tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 Jo. Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam suratnya No. 551/39.3/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 lalu dengan perihal: permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta atas tanah seluas 2.117.500 M2 terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil menjawab surat dari Dirut PT Genta Prana sebagai berikut;

1). Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 April 2007 120/G/TUN/PTUN-JKT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Agustus 2007 Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2008 Nomor 82 K/TUN/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 September 2009 Nomor 72 PK/TUN/2009 dengan amar antara lain: Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama PT Buana Estate sebatas dan seluas 6.578.315 M2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah dilaksanakan/ ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 15 April 2011 Nomor 01/Pbt/BPN RI/2011 tentang pembatalan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9/HGU/BPN/2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2 dan pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate sebagai pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pemberian ijin pelepasan Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate dan sekaligus menyatakan status quo sampai perkara No.146/Pdt.G/2009/PN.Cbn memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2). Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut telah dilakukan pencatatan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 15 April 2011 Nomor 01/Pbt/BPN RI/2011 pada buku tanah Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate tanggal 22 April 2016;

3). Bahwa perkara nomor 146/Pdt.G/2009/N.Cbn telah diputus berdasarkan putusan pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Juli 2010 Nomor 146/Pdt.G/2009/P.Cbn jo. Putusan pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 April 20111 Nomor 373/Pdt/2010/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tangga 21 Mei 2012 Nomor 2980 K/Pdt/2011 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 mei 2014 Nomor 588 PK/PDT/2013 dengan amar antara lain. Menyatakan tanah obyek sengketa ini seluas 2.117.500 m2 adalah merupakan bagian dari sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang adalah sah milik PT Buana Estate dengan luas keseluruhan 4.486.975 M2.

Menyatakan perbuatan pelepasan hak berdasarkan kwitansi di bawah tangan yang dilakukan tergugat I/II sepanjang tahun 1994-1996 kepada masyarakat yang tidak berhak atas bagian tanah Hak Guna Usaha nomot 1/Hambalang milik penggugat yang masih berlaku, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah dengan segala akbat hukumnya.

Menyatakan surat-surat permohonan hak atas tanah (Hak Guna Bangunan) yang diajukan Tergugat I terhadap bagian dari Hak Guna Usaha Nomor I/Hambalang milik penggugat yang sedang dalam proses perpanjangan, masing-masing, Surat Nomor 232/Gp/XII/2005 tanggal Desember 2005, Surat Nomor 201/GP/VI/2006 tanggal 20 Juli 2006, dan surat surat para Tergugat terkait lainnya adalah tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya.

4). Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, oleh karena terbukti menurut hukum tanah seluas 2.117.500 m2  milik sah PT Buana Estate dan pelepasan hak yang dilakukan oleh PT Genta Prana dan H.M Sukandi dari masyarakat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya, maka permohonan Saudara unutk penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogot, Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipertimbangkan. Demikian untuk menjadikan maklum, begitu isi suratnya.

Sedangkan tembusan surat tersebut disampaikan kepada: Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Badan Reserve Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Disebabkan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil terindikasi melanggar Undang Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20/2001 karena diduga salahgunakan wewenang, maka Dirut PT Genta Prana melaporkan indikasi perbuatan melawan hukum tersebut di Bareskrim Mabes Polri yaitu Laporan Polisi No. LP/B/1429/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018.

Kemudian Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, pada tanggal 22 April 2019 mengirimkan surat  No. PN.05.01/650-IV/2019 kepada Dirut PT Genta Prana untuk mencabut suratnya No. 551/39.3/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018.

Adapun isi surat pencabutan dimaksud, yaitu berkenaan dengan permasalahan tanah seluas 2.117.500 M2 terletak di Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian dari bidang tanah Hak Guna Usaha nomor 149/Hamblanag atas nama PT Buana Estate, yang telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Respublik Indoensia Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tanggal 15 April 2011 bersama ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut;

1). Berdasarkan surat kami Nomor 551/39.3/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada saudara telah kami nyatakan bahwa permohonan penerbitan Hak Guna Bangunan oleh PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, terletak di Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipertimbangkan, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Juli 2010 Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 April 2011 Nomor 373/Pdt/2010/PT.Bdg  Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Mei 2014 Nomor 588 PK/Pdt/2013 menyatakan bahwa tanah seluas 2.117.500 M2 adalah merupakan bagian dari SHGU nomor 149/Hambalang sah milik PT Buana Estate.

2). Sebelum diperoleh putusan pengadilan sebagaimana pada angka 1, terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 April 2007 Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Agustus 2007 Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Pebruari 2008 Nomor 82 K/TUN/2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 September 2009 Nomor 72 PK/TUN/2009 yang intinya menyatakan batal Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Buana Estate dan memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). Sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pada angka 2 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tanggal 15 April 2011 tentang pembatalan sebagian Surat Keputusan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9/HGU/BPN/2006  atas tanah seluas 2.117.500 M2  dan pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate sebagai pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun proses lebih lanjut penerbitan hak guna bangunan atas nama PT Genta Prana tidak dapat ditindaklanjuti karena telah terdapat putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah tersebut sah milik PT Buana Estate.

4). Oleh karena terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang berbeda yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan Pengadilan Negeri (perdata), maka pihak kami telah meminta fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia guna memperoleh petunjuk pelaksanaan terhadap kedua putusan badan peradilan tersebut sesuai dengan surat kami Nomor PN.05.01/14-800/I/2019 tanggal 3 Januari 2019

5). Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 4 maka status tanah seluas 2.117.500 m2 terletak di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dinyatakan status quo terhadap PT Buana Estate dan PT Genta Prana sampai diperoleh fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indoensia, dengan demikian surat kami Nomor 551/39.3/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian untuk menjadikan maklum, begitu isi surat Menteri ATR/BPN.

Tembusan surat dikirimkan kepada: Kepala Badan Reserve Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan Direktur Utama PT Buana Estate di Jakarta.

Menurut Aktivis Bela Negara ini, disebabkan Menteri ATR/BPN Sosfyan A. Djalil, mengatakan, bahwasanya terkait tanah Hambalang Bogor terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang berbeda yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan Pengadilan Negeri (perdata), maka Dolok F Sirait selaku Direktur Itama PT Genta Prana mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan surat nomor 77/Tnh/GP/X/2019.

Adapun jawaban surat dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Made Rawa Aryawan, SH, M.Hum kepada Dirut PT Genta Prana dengan surat Nomor: 347/PAN/HK.06/2/2020 tanggal 12 Februari 2020 Perihal: Permohonan Fatwa yaitu, “Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Nomor 1823/Set.KMA/X/IA/2019, tanggal 9 Januari 2020 sehubungan dengan surat saudara Nomor: 77/Tnh/GP/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami jelaskan sebagai berikut: 1). Masalah yang saudara sampaikan sudah menjadi perkara Nomor: 120/G/2006/PTUN.JKT jo. Nomor: 112/B/2007PT.TUN.JKT jo Nomor: 482 K/TUN/2007 jo. Nomor: 72 PK/TUN/2009, kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya ada pada Majelis Hakim yang ditetapkan untuk mengadili perkaranya; 2). Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum karena menyangkut persoalan Teknis Yudisial. Permohonan Fatwa diberikan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Lembaga Negara sesuai dengan Pasal 37 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan kemandirian Hakim yang mengadili perkaranya. (vide Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Demikian penjelasan kami, untuk menjadi maklum”. Adapun tembusan surat disampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI sebagai laporan, demikian isi suratnya.

Di lain sisi, sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atas nama Irfanudin, SH, MH No. W11.U20/6124/HK.02/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020  kepada Direktur Utama PT Genta Prana, dengan tembusan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bogor, dengan inti isi surat, yaitu: Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut selain telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ternyata juga bersifat COMDEMNATOIR sehingga oleh karenanya putusan tersebut dapat dilaksanakan (executable). Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi oleh karena amar putusan tersebut bersifat DECLARATOIR, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara riil berupa penyerahan dan pengosongan atas tanah objek sengketa.

Walaupun Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN atas nama Sofyan A Djalil sudah mengetahui penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (surat tembusan disampaikan kepada Menteri ATR/BPN), akan tetapi sampai saat ini Menteri Agraria/ BPN dan Jajarannya tetap bersikukuh dengan prinsipnya yng diduga “salah alamat” serta belum juga berkenan untuk menjalankan isi putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu untuk menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana, tetapi Menteri diduga pura pura bodoh terhadap isi putusan PTUN dan memerintahkan Dirjen VII Kementerian ATR/BPN atas nama Agus Widjayanto untuk menggantung persoalan dengan tujuan memelihara perkara pertanahan dengan alasan acara mediasi.

Laspen Sianturi, yang juga merupakan Ketua Relawan Jokowi-Ma’ruf AB3NP (Anak Bangsa Bersatu Bela Negara Pilpres 2019) ini mengatakan, “Secara hormat kita memohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/BPN supaya Jajaran Kementerian ATR/ BPN dapat bersih dari kroni kroni mafia pertanahan. Seharusnya Kementerian ATR/BPN sebagai pusat administrasi pertanahan mempunyai tupoksi menjalankan isi putusan pengadilan, khususnya PTUN karena pihak tergugat yang kalah adalah Kepala BPN RI yang saat ini telah menjadi Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor. Ini sangat aneh yang terjadi. Sofyan A. Djalil selaku Menteri diduga bertindak seolah olah hakim di atas hakim dengan membuat tanah Hambalang Bogor menjadi status quo. Apalagi disinyalir pura pura bodoh terhadap perintah Presiden dan putusan pengadilan. Diduga kuat Sofyan A. Djalil menerima suap ratusan miliar rupiah dari pihak PT Sentul City (sesuai pengakuan Sweeteng terhadap Narasumber sudah habis Rp. 200 M untuk siram pejabat) sehingga akibatnya tidak memproses pemohonan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana. Buat malu saja itu Menteri,” tandasnya.

Sesuai penuturan Narasumber yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, Dirjen VII Kementerian ATR/BPN RI a/n. RB Agus Widjayanto diduga turut serta lakukan praktek mafia tanah dengan memelihara perkara pertanahan, PT Buana Estate diduga pelaku mafia tanah secara sitematis dan berkesinambungan dengan terindikasi rampok tanah Negara dan tanah masyarakat, sehingga atas sebagian tanah Negara dimaksud disinyalir telah terjadi bahwasanya, “Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan miliaran rupiah dan PT Buana Estate diuntungkan secara praktek mafia tanah”, PT Sentul City diduga selaku perpanjangan tangan dari PT Buana Estate untuk melakukan eksekusi tanah dengan terindikasi secara persekusi dan premanisme.

Di masa lalu ketika RB Agus Widjayanto, menjabat selaku Direktur Perkara Pertanahan, RB Agus Widjayanto, diduga menambahkan materi kesimpulan berita acara hasil gelar perkara secara sepihak dan terindikasi pro terhadap mafia tanah PT Buana Estate. Adapun kesimpulan hasil gelar perkara pada tanggal 31 Maret 2010 pada saat ditanda tangan oleh para pihak adalah “Putusan PTUN akan dilaksanakan sesuai amar putusan”. Tetapi setelah selesai ditanda tangani oleh para pihak termasuk Dirut PT Genta Prana, ada penambahan tulisan tangan secara senyap dan sepihak sehingga kesimpulan gelar perkara tertulis menjadi, “Putusan PTUN akan dilaksanakan sesuai amar putusan dengan memperhatikan Perkara Perdata No. 146/Pdt.G/2009/Pdt.Cbn”, dengan Notulen Rapat atas nama Seri Maharani Br Karo, SH.

Sumber juga mengatakan, “Setelah acara mediasi di Ruang Mediasi Kantor Kementerian ATR/BPN Pusat pada bulan Desember 2020 lalu dimana RB Agus Widjayanto sebagai Ketua Rapat Acara Mediasi tersebut, kemudian Sweeteng menawarkan perdamaian kepada pihak PT Genta Prana dengan memberikan tanah dari 211 hektar tersebut kepada PT Genta Prana seluas 10 hektar. Menurut Sweeteng hanya bisa memberikan 10 hektar karena Sweeteng telah habis duitnya kepada pihak BPN dan kepolisian sebanyak 200 miliar rupiah,” ujarnya.

Saat RB Agus Widjayanto, dikonfirmasi demi untuk dapat terciptanya pemberitaan berimbang, RB Agus Widjayanto, tidak bersedia memberikan tanggapannya.

Sedangkan Narasumber lain berinisial DD mengatakan, “Bahwasanya pihak Sweeteng dan kroninya saat ini berusaha menjual tanah Hambalang kepada pihak lain dengan dasar kepemilikan tanah Sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUN. Sebagian tanah dimaksud ditawarkan kepada Yayasan Peyuri dengan kerja sama dengan BPD GBI untuk dibuat menjadi tanah pemakaman/kuburan. Dalam hal ini diduga pihak Sweeteng mau mencari korban untuk dijerumuskan sebagai pembeli tanah dengan alas hak sertifikat HGU yang sudah batal dan sudah dicatat pembetalannya di arsip warkah pertanahan,” imbuhnya.

Di lain sisi Sumber yang juga namanya tidak berkenan disebut dalam berita menuturkan, “Dulunya Sweeteng adalah Dirut PT Sentul City dan Trenggono Ting selaku Presiden Komisarisnya. Setelah adanya Laporan Polisi di Mabes Polri, dimana terlapor Dirut PT Buana Estate dan Dirut PT Sentul City, susunan Direksi PT Sentul City berubah dan Sweeteng bukan lagi menjadi Dirut dan Presiden Komisararisnya berganti dari Trenggono Ting menjadi Basariah Panjaitan (mantan Wakil Ketua KPK–red). Diduga keberadaan Basariah Panjaitan menjadi Presiden Komisaris PT Sentul City adalah selaku orangnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) karena LBP saat ini diduga menjadi pemilik saham terbesar di PT Sentul City secara senyap alias dibawah tangan atau tidak ada namaya tertulis dalam susunan direksi maupun berapa besar sahamnya. LBP terindikasi menjadi penghubung dengan perusahaan yang berasal dari China untuk menjual tanah tersebut dimana selaku penjual adalah PT Sentul City,” ujarnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Luhut Binsar Panjaitan , melalui WA, LBP tidak berkenan untuk memberikan tanggapan atau komentar.

Saat diminta komentar Joakim Boik Taolin (Pensiunan PNS dari BPN–red) mengatakan, “Semenjak Sofyan A. Djalil menjabat Menteri ATR/BPN pelayanan publik di Kantor Pertanahan mengalami kemunduran dan bisa dikatakan bobrok. Setiap kantor pertanahan masing masing aturannya berbeda beda dan seolah olah menjadi otonomi daerah, akibatnya membuat masyarakat untuk mengurus sertifikat tanahnya seperti dipersulit. Contoh sederhana, aturan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat saja sudah berbeda, padahal sama sama kantor pertanahan”.

Menurut Joakim Boik Taolin terkait tanah Hambalang, bahwa sesuai dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 pasal 15 ayat (2) “Apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”.

Dalam hal ini, pihak BPN selaku tergugat dimana tergugat I Kepala BPN RI (saat ini sudah menjadi Kementerian ATR/BPN) dan tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor wajib hukumnya untuk melaksanakan isi putusan hukum No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 tanpa harus menunggu putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI dan juga wajib hukumnya memberikan infomasi fakta hukum secara baik dan benar kepada Hakim bilamana dipanggil oleh pengadilan menjadi saksi. Memberikan keterangan palsu juga merupakan perbuatan melawan hukum, katanya.

Joakim juga menegaskan, bahwasanya pejabat BPN yang bertanggung jawab terhadap kewajiban menyampaikan informasi warkah pertanahan kepada Hakim di pangadilan adalah bagian sengketa, bagian hubungan hukum, kepala kantor, kepala kantor wilayah dan kepala bidang. Diduga bahwa pejabat BPN yang berwewenang ketika memberikan infomasi warkah pertanahan kepada Hakim di pengadilan secara perdata tersebut terindikasi sudah memberikan keterangan palsu.

Ketentuan peraturan dan perundang undangan terkait pertanahan sudah jelas aturannya, yakni Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 32 menyatakan, bahwa penghapusan hak harus didaftarkan. Peraturan Pemerintah No. 24/1997 terkait pencatatan hapusnya hak. Secara teknis pencatatan hapusnya hak bukan  merupakan pekerjaan yang sulit karena staf pelaksana pencatatan hanya melaksanakan perintah dan disposisi atasan. Setelah ada perintah atasan, mengambil buku tanah, selanjutnya dicatat pembatalannya, dan tugasnya selesai. Hanya butuh waktu satu hari untuk pencatatan pembatalan, dan tidak perlu sampai empat tahun lamanya. Ini sudah merupakan hal aneh tapi nyata.

Sebagai akibat dari hapusnya hak atas tanah. maka hak atas tanah menjadi tanah Negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam buku penetapan dan pemberian hak atas tanah (PUSKUM HUMAS Tahun 2012 halaman 11), sedangkan Peraturan Menteri ATR/ BPN RI No. 7/2017 Pasal 36 juga telah tertuang secara jelas, bahwa dalam hal permohonan pembaharuan tidak diajukan oleh bekas pemegang hak dalam jangka waktu pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka HGU tersebut hapus karena hukum dan status tanahnya menjadi tanah Negara.

Pada buku Agraria Indonesia yang ditulis oleh Profesor Boedi Harsono halaman 332. catatan agustus 2013 Universitas Trisakti, tertulis bahwa, surat keputusan pejabat tersebut bersifat kontitutif dalam arti hak yang bersangkutan baru menjadi hapus dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, jika yang hapus hak hak atas tanah primer tanah yang bersangkutan menjadi tanah Negara. Mengenai hak hak yang sudah didaftar hapusnya hak yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan jika mungkin juga pada sertifikatnya. Dalam hubungan ini buku tanah dan sertifikat tersebut kemudian dimatikan.

Sehingga menurut pemahaman saya selaku Pensiunan BPN dan juga alumni sekolah Pertanahan, maka dapat disimpulkan, bahwa putusan perdata secara administrasi pertanahan tidak dapat di eksekusi oleh BPN karena status tanah adalah tanah Negara, dan posisi letaknya tidak diketahui karena sertifikat sudah mati atau hapus menjadi tanah Negara, sehingga persyaratan permohonan hak tanah harus mengikuti aturan aturan yang ada.

Bilamana dilakukan pengkajian, teliti dan telaah, atas terjadinya perkara PTUN dan perkara perdata dimana katanya isi kedua putusan saling bertentangan, sebenarnya tidak ada istilah bertentangan, sehingga dalam hal ini kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan A Djalil yang pro terhadap kebenaran selaku orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN sangat dinantikan masyarakat yaitu menjalankan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jangan menggantung persoalan dan membuat tanahnya menjadi status quo. Hal ini sangat dipertanyakan dan diduga ada keberpihakan kepada PT Buana Estate.

Agus Widjayanto selaku Dirjen VII Kementerian ATR/BPN juga sepatutmya memberikan masukan terbaik terhadap Menteri ATR/BPN, bahwa BPN memiliki tupoksi untuk menjalankan isi putusan dan tidak berhak membuat status tanah menjadi status quo akibatnya diduga bertindak menjadi hakim di atas hakim yang sudah mengadili perkara dimaksud.

Merupakan hal sederhana sebenarnya, karena putusan PTUN No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 terlebih dahulu incrach dengan isi putusan, membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/2006, membatalkan sertifikat HGU No. 149/Hambalang an. PT Buana Estate, dan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Genta Prana. Berarti BPN seharusnya menerbitkan HGB PT Genta Prana terlebih dahulu.

Bukan merupakan tupoksi BPN untuk melaksanakan ekesekusi perdata tetapi merupakan tupoksi Pengadilan Negeri Cibinong. Itu pun kalau BPN melakukan pengkajian atas isi putusan perdata yang bersifat Declaratoir, dimana putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara riil berupa penyerahan dan pengosongan atas tanah obyek sengketa.

Adapun isi putusan Perdata No. 2980 K/Pdt/2011 menyatakan bahwa tanah aquo dimaksud seluas 211 hektar yang berada di Hambalang Kabupaten Bogor merupakan tanah milik PT Buana Estate karena berada di dalam sertifikat HGU No. 148/Hambalang yang berlaku sampai tanggal 30 Desenber 2027.

“Berarti bilamana HGU 149/Hambalang masih berlaku dan belum dibatalkan Pengadilan maka tanah tersebut benar milik PT Buana Estate. Tetapi bilamana HGU 149/Hambalang tersebut sudah dibatalkan oleh pengadilan dan sudah dicatat pembatalannya di arsip warkah pertanahan Kabupaten Bogor, maka berarti tanah tersebut bukan lagi merupakan tanah milik PT Buana Estate, tetapi statusnya menjadi tanah Negara yang kewenanganmya di bawah Pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi kita harapkan bersama supaya pejabat BPN saat ini menjaga nama baik BPN secara baik dan benar serta jangan memelihara perkara pertanahan dengan terindikasi terlibat praktek mafia pertanahan,” tandasnya.

Joakim juga memaparkan secara jelas, bahwasanya telah terjadi dugaan perbuatan melawan hukum secara pidana karena penyalahgunaan kewenangan atau jabatan dengan terindikasi praktek mafia tanah oleh oknum pejabat BPN dari tingkat pusat sampai tingkat daerah secara bersama sama, yakni indikasi kesengajaan keterlambatan dalam pencatatan surat keputusan pembatakan sertifikat HGU No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate untuk menjalankan Surat Keputusan (SK)  Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN RI/ 2011 tanggal 15 Maret 2011.

Bilamana dilakukan teliti dan telaah terhadap rekam jejak pencatatalan pembatalan sertifikat HGU No. 149/Hambalang, ditemukan fakta kebenaran bahwasanya, SK Pembatalan oleh Kepala BPN RI adalah tanggal 15 April 2011. Adapun SK tersebut untuk menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. Dimana isi putusannya bersifat kondemnatoir yang artinya dapat dieksusi ataupun dilaksanakan oleh pihak tergugat.

Kemudian tanggal 20 Maret 2012 Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan surat No. 463/19-32/111/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal tindak lanjut surat keputusan Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN RI/ 2011.

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menyurati Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan surat No. 3276/50-600/X/2014 tanggal 8 Oktober 2015 tentang laporan dan permohonan perlindungan hukum atas tindakan anak buah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI yang tidak melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait putusan hukum No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam isi suratnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwasamya pembatalan sertifikat HGU No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate sudah dilaksanakan pencatatannya secara administrasi di dalam buku tanah pada tanggal 8 Oktober 2015.

Sesuai dengan fakta kebenaran dapat disimpulkan bahwasanya sejak SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN RI/ 2011 diterbitkan oleh Kepala BPN RI tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan pencatatannya di arsip warkah Pertanahan Kabupaten Boor pada tanggal 8 Oktober 2015 memerlukan waktu selama 4 (empat) tahun lamanya. .

“Patut diduga ada unsur kesengajaan dengan tujuan dan motif tertentu serta terindikasi praktek mafia tanah oleh oknum PNS di lingkungan BPN,” imbuhnya.

Lebih aneh lagi karena isi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait tanggal pencatatan pembatalan sertifikat bertentangan dan tidak sesuai dengan isi surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI atas nama Sofyan A Djalil, yaitu surat No. 551/39.3/II/2008 tanggal 19 Maret 2018 poin (2) menyatakan bahwasanya pembatalan sertifikat HGU No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate sudah dicatat pembatalannya pada buku tanah tanggal 22 Pebruari 2016.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1997, bahwasanya pencatatan hapusnya hak dilakukan di dalam buku tanah dan apabila sertifikat diserahkan kepada kantor pertanahan, maka nomor hak yang dimaksud dicoret dengan tinta hitam, selanjutnya dalam halaman perubahan yang telah disediakan dibuat keterangan bahwa hak atas tanah telah hapus serta dibuat juga keterangan dasar hapusnya hak tanah dimaksud. Buku tanah dan sertifikat yang sudah diberi catatan mengenai hapusnya hak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terjadinya rentang waktu pencatatan pembatalan sertifikat HGU NO. 149/Hambalang selama empat tahun lamanya, padahal jarak antara Kantor Pusat BPN RI di Jakarta tidak terlalu jauh jaraknya dan mudah dijangkau dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Cibinong, sehingga diduga terjadi merupakan perbuatan melawan hukum dengan salahgunakan wewenang oleh oknum pejabat BPN.

“Akibat lambatnya pencatatan pembatalan sertifikat HGU 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate di arsip warkah pertanahan Kabupaten Bogor membuat dampak yang kurang baik, karena PT Buana Estate bisa membuat gugatan secara perdata terhadap PT Genta Prana dengan bukti hak sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dibatalkan oleh pengadilan TUN serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan isi putusan Perdata Mahkamah Agung RI No. 2980 K/Pdt/2011 tanggal 21 Mei 2011, bahwa tanah aquo seluas 211 hektar yang berada di Hambalang Kabupaten Bogor merupakan tanah milik PT Buana Estate karena berada di dalam HGU No. 149/Hambalang yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2027. Padahal sesuai putusan TUN sertifikat HGU No. 149/ Hambalang sudah dibatalkan pengadilan pada tahun 2007 yang bersifat kondemnatoir,” tegas Joakim menutup pembicaraan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil tidak bersedia memberikan komentar ataupun tanggapannya.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Diminta Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

Demi untuk dapat terwujudnya kebenaran, keadilan dan pelaksanaan supremasi hukum terkait mafia pertanahan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indoenesia secara baiak dan benar, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, diminta secara hormat agar menindak lanjuti pengaduan masyarakat dan memerintahkan tim penyidik Bareskrim untuk segera memanggi pelapor, saksi saksi dan terlapor.

Aktivis Bela Negara, Laspen Sianturi, sangat menantikan tindak lanjut dari pengaduannya, yaitu Surat No. 1.078/LAPOR/POLRI/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal: mohon perlindungan hukum kepada Yth. Bapak Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia dan/atau melaporkan indikasi praktek mafia tanah diduga dilakukan oleh Menteri ATR/BPN RI an. Sofyan A. Djalil bersama Dirjen VII a/n. Agus Widjayanto dengan PT Buana Estate dan PT Sentul City terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Dalam surat pengaduan tersebut Laspen Sianturi, menyampaikan kepada Kapolri, yaitu melaporkan indikasi praktek mafia tanah diduga dilakukan oleh Menteri ATR/BPN RI an. Sofyan A. Djalil bersama Dirjen VII a/n. Agus Widjayanto dengan PT Buana Estate dan PT Sentul City terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, karena awal penerbitan sertifikat HGU No. 1/Hambalang atas nama PT Buana Estate dengan luas tanah sekitar 700 Hektar terindikasi praktek mafia tanah secara sistematis dan  berkesinambungan sampai saat ini, sehingga sudah selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai penyidikan oleh Penyidik Mabes Polri agar kebenaran dan keadilan dapat tercipta secara baik dan benar, disebabkan terhadap keberadaan tanah dimaksud saat ini terjadi beberapa delik permasalahan.

Ditemukan fakta kebenaran bahwasanya alas hak kepemilikan awal tanah PT Buana Estate pada tahun 1977 lalu diduga cacat hukum dan terindikasi “rampok” tanah Negara dan tanah masyarakat, karena terkait asal usul tanah sertifikat HGU No. 1/Hambalang atas nama PT Buana Estate terindikasi terjadi perbuatan melawan hukum dengan penyerobotan tanah terhadap Perkebunan Ciderati/ Masyarakat karena adanya Hak Erparcht De te Buitenzorg Gevostigde NV Handle en Cultur Matschappy Tjidatatie seluas 813 Ha yakni hak Erparcht No. 79, No. 107, No. 108, No. 213, dan No. 220 yang berlaku sampai dengan tahun 1980. Sebahagian atas tanah dmaksud disewakan kepada masyarakat setempat dengan sistem plasma.

Sesuai rekam jejaknya, sebelum Indonesia merdeka warga masyarakat Hambalang sudah menguasai fisik tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai lahan bertani dan berkebun dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tahun 1962, rakyat membayar pajak hasil bumi dan tahun 1964 masyarakat telah mendapatkan kartu kuning surat tanda kepemilikan sementara (landreform) dari Kadaster Bogor. Tetapi sertifikat HGU No. 1 atas nama PT. Buana Estate diterbitkan oleh Kantor  BPN pada tanggal 25 Maret 1977 dan berakhir tanggal 30 Desember 2002. Penerbitan Sertifikat HGU No. 1 tersebut sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat dan bahkan Aparat Desa sekalipun juga tidak ada yang mengetahui informasinya. Tidak pernah ada pemberitahuan secara terbuka kepada Kepala Desa dan/atau masyarakat. Adapun penerbitan HGU No. 1/Hambalang adalah atas dasar bantuan oknum KODAM V JAYA di masa lalu sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tanggal 25 Januari 1977 dengan memutuskan antara lain: Sebelum terbit Sertifikat HGU atas nama PT. Buana Estate seharusnya terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel en Cultur Matschappij Tjideratie sesuai Diktum Kedua dan juga harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai fisik tanah, sesuai Diktum Keempat surat keputusan tersebut. Adapun pembayaran ganti rugi  tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh PT Buana Estate, akan tetapi langsung saja sertifikat diterbitkan oleh BPN dengan sembarangan yaitu sertifikat HGU No. 1 atas nama PT. Buana Estate.

Pada penerbitan sertifikat HGU No. 1/Hambalang, PT. Buana Estate diduga menipu Negara dengan persekongkolan mufakat jahat bersama oknum karena  alas hak PT. Buana Estate yang dibuat di Kantor Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo SH yakni Akta No. 39 tanggal 18 Juni 1976 silam, dimana pada halaman 2 akta dimaksud tertulis keterangan, “Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 No. 1364/Kapad/P/1967, surat mana aslinya tidak diperlihatkan kepada saya Notaris”.

Sebelum sertifikat No. 1/Hambalang atas nama PT. Buana Estate tersebut habis masa berlakunya, kemudian PT. Buana Estate mengajukan permohonan perpanjangan HGU kepada BPN dengan surat No. 01/BE/III/2000/G tanggal 22 Maret 2000. Atas dasar pasal 10 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 permohonan tersebut ditolak oleh BPN sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tanggal 23 Desember 2002, bahwasanya menyatakan tanah tersebut kembali ke Negara di bawah wewenang Bupati Bogor, terhitung sejak 31 Desember 2002 karena tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996.

Setelah permohonan perpanjangan HGU No. 1 atas nama PT. Buana Estate ditolak, selanjutnya PT. Buana Estate memohon rekomendasi No. 011/Komlh/BE/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 kepada Bupati Bogor untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan HGU No. 1 dimaksud. Bahwa atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama antara Ketua DPRD Bogor, para Pejabat PEMDA Bogor, Camat Citeureup, para Kepala Desa setempat dengan PT. Buana Estate, maka terbitlah surat rekomendasi Bupati Bogor No. 593.4/135. Pem.Um tanggal 13 Juli 2004. Yaitu menyetujui diperpanjang SHGU No. 1 hanya seluas 450,055 Ha atas nama PT. Buana Estate dan sisanya 250 Ha diperuntukkan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan prioritas masyarakat. Kemudian putusan Bupati tersebut ditindaklanjuti oleh PT. Buana Estate pada tanggal 24 Agustus 2004, dengan membayar pemasukan ke Kas Negara sebesar Rp. 140.943.000 (seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk seluas 455,05 Ha dan bukan untuk tanah seluas 6.578.315 M2.

Tanpa memperhatikan surat Bupati Bogor No. 593.4/135. Pem.Um tanggal 13 Juli 2004 dimaksud bahwasanya tanah tersebut kembali ke Negara di bawah wewenang Bupati Bogor, Kepala BPN RI dimana ketika itu dijabat oleh Joyo Winoto, PhD menerbitkan Surat Keputusan No. 9/HGU/BPN/2006 yaitu pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT Buana Estate seluas 6.578.315 M2 selama 25 tahun. Dengan dasar Surat Keputusan tersebut pada tanggal 15 Juni 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bobor menerbitkan 6 (enam) sertifikat HGU dan satu sertifikat diantaranya yaitu sertifikat HGU No. 149/Hambalang di dalamnya termasuk tanah masyarakat seluas 211 hektar, dan akibatnya terjadi gugatan PTUN Jakarta, dimana pihak penggugat masyarakat Bogor/PT Genta Prana dan pihak tergugat adalah Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Adapun sertifikat HGU No. 1/Hambalang terbit atas nama PT Buana Estate pada tahun 1977 dan berakhir haknya pada tahun 2002, dan kemudian diperpanjang pada tahun 2006. Ada rentang waktu empat lamanya dari masa berakhir haknya pada tahun 2002 sampai diperpanjang pada tahun 2006. Dalam hal ini diduga terjadi praktek mafia tanah oleh BPN di masa lalu karena perpanjangan hak PT. Buana Estate seharusnya tidak boleh diterbitkan BPN perpanjangan haknya tetapi melainkan pembaharuan hak, diduga terjadi borok warisan darimasa lalu sampai saat ini.

PT Genta Prana mengajukan gugatan ke PTUN dan dimenangkan oleh PT Genta Prana dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. Adapun isi putusan dimaksud adalah, menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor: 9/HGU/BPN/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI/ Pihak tergugat ketika itu, membuat surat keputusan pembatalan No.1/Pbt/BPNRI/2011 tanggal 15 April 2011, dimana inti dari pembatan tersebut adalah;

A. Membuat status quo atas tanah seluas 2.117.500 M2.

B. Memberikan ijin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha dihadapan pejabat yang berwenang seluas 1.797.414 M2 kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan). Selain kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pihak PT. Buana Estate juga melepaskan tanah untuk menjadi Wisma Olah Raga Hambalang. Di lain sisi, sebagian eks HGU No. 149/Hambalang tersebut yaitu seluas 2.369.475 M2 telah diterbitkan sertifikat HGU No. 2967/Hambalang atas nama PT Buana Estate.

Dengan menggunakan bukti hak kepemilikan tanah sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dinyatakan batal oleh PTUN, PT Buana Estate melakukan gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong No. 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn Jo. Putusan Kasasi No. 2980K/Pdt/2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 588PK/Pdt/2013 dengan isi putusan, “Tanah seluas 2.117.500 M2 dimaksud merupakan tanah milik PT Buana Estate karena berada di dalam Sertifikat HGU No. 149/Hambalang”.

Adanya dua putusan hukum dengan satu objek perkara yaitu putusan hukum Tata Usaha Negara dan putusan hukum secara Perdata, dimana kedua putusan tersebut merupakan sama sama produk hukum tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi pada gugatan secara Perdata PT Buana Estate melawan PT Genta Prana menggunakan alat bukti kepemilikan tanah dengan menggunakan Sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ditemukan fakta kebenaran, bahwasanya tanah tersebut merupakan milik PT Buana Estate bilamana sertifikat HGU No. 149/Hambalang masih berlaku dan belum dibatalkan oleh pengadilan, dan sebaliknya bahwasanya tanah tersebut bukan lagi milik PT Buana Estate karena bukti hak kepemilikan PT Buana Estate yaitu sertifikat HGU No. 149/Hambalang sudah dibatalkan oleh pengadilan dan juga sudah dicatat pembatalannya di arsip warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Putusan pengadilan secara perdata sudah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong, sedangkan putusan Tata Usaha Negara dimana pihak BPN sebagai pihak tergugat yang seharusnya melaksanakan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi sampai saat ini belum berkenan untuk melaksanakan isi putusan Tata Usaha Negara secara sempurna karena belum melaksanakan isi putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 yakni untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana.

Sehubungan dengan surat dari DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH, selaku Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah ketika itu kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dengan surat No. 569/27.3-200/I/2017 dimana sifatnya rahasia, dan isi suratnya; menindaklanjuti permohonan PT Buana Estate, memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk penelitian data fisik dan data yuridis bilamana permohonan PT Buana Estate sudah lengkap, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup dalam buku register perkara, dan bahwa Berita Acara Paparan ini  untuk menjadi pedoman dan bersifat rahasia. Akibat dari surat DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH, dimaksud membuat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate. DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH, diduga salahgunakan wewenang dalam membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat. Dalam hal ini Sofyan A. Djalil terindikasi praktek selaku “mbah mafia tanah”.

Disebabkan permohonan sertifikat PT. Genta Prana kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN ditolak oleh Bapak Sofyan A. Djalil dengan terindikasi salahgunakan wewenang yaitu surat jawaban No. 551/39.3/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, membuat Direktur Utama PT Genta Prana, Kombes Pol Pur. Drs. Dolok F Sirait melaporkan Bapak Sofyan A. Djalil dengan Laporan Polisi No. LB/B/1425/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018, dan juga melaporkan NURANI PUJIASTUTI PROBOSUTEDJO dan KWEE CAHYADI KUMALA dengan Laporan Polisi No.: LP/B/0757/VIII/ 2019/Bareskrim, tanggal 28 Agustus 2019, dimana Drs. DOLOK F SIRAIT selaku pelapor/ saksi korban dalam perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau Memasuki pekarangan tanpa seijin pemilik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP yang diduga dilakukan oleh NURANI PUJIASTUTI PROBOSUTEDJO (Direktur Utama PT. Buana Estate) dan KWEE CAHYADI KUMALA (Direktur Utama PT. Sentul City ketika itu).

Adapun Laporan Polisi No. LB/B/1425/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018 tersebut dengan terlapor Bapak Sofyan A. Djalil sudah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, No. B/671/VI/2020/Dittipidum kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jampidum tanggal 30 Juni 2020. Sedangkan laporan Polisi No.: LP/B/0757/VIII/2019/Bareskrim, tanggal 28 Agustus 2019 dengan terlapor NURANI PUJIASTUTI PROBOSUTEDJO (Direktur Utama PT. Buana Estate) dan KWEE CAHYADI KUMALA (Direktur Utama PT. Sentul City) sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan terindikasi dipetieskan.

Kemudian pada tanggal 10 Juli 2020, pihak PT. Sentul City bersama sama dengan pihak PT. Buana Estate melakukan eksekusi tanah di lapangan demgan membongkar rumah dan bedeng proyek milik PT. Genta Prana dengan terindikasi secara persekusi dan premanisme.

“Laporan indikasi praktek mafia tanah tersebut bertujuan untuk dilakukan penyelidikan sampai penyidikan oleh Penyidik Mabes Polri, dengan terlapor: Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN a/n. Sofyan A. Djalil diduga selaku “mbah mafia tanah”, Dirjen VII Kementerian ATR/BPN RI a/n. Agus Widjayanto diduga turut serta lakukan praktek mafia tanah dengan memelihara perkara pertanahan, PT. Buana Estate diduga pelaku mafia tanah secara sitematis dan berkesinambungan dengan terindikasi rampok tanah Negara dan tanah masyarakat, sehingga atas sebagian tanah Negara dimaksud disnyalir telah terjadi bahwasanya “Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan miliaran rupiah dan PT Buana Estate diuntungkan secara praktek mafia tanah”, PT. Sentul City diduga selaku perpanjangan tangan dari PT. Buana Estate untuk melakukan eksekusi tanah dengan terindikasi secara persekusi dan premanisme,” tandas Laspen Sianturi dalam surat pengaduannya.

Di lain sisi, sumber yang tidak mau identitasnya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, “Bahwa terjadinya SP3 atas Laporan Polisi No. LB/B/1425/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018 tersebut dengan terlapor Mentari ATR/BPN Sofyan A. Djalil disebabkan Jenderal Polisi Idam Aziz ketika menjabat Kapolri disinyalir terlibat suap Ratusan Miliar Rupiah, akibatnya setelah Idam Aziz memasuki masa pensiun menjadi terindikasi meninggallkan borok warisan.”

Sumber juga menambahkan, “Supaya Yth. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, berkenan untuk lakukan pengkajian, teliti dan telaah atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, ketika dijabat oleh Brigadir Jenderal Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, takni surat No. B/671/VI/2020/Dittipidum yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jampidum tanggal 30 Juni 2020, karena dalam peristiwa tersebut disinyalir perwira tinggi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atas nama Daniel Tahi Monang Silitonga dicopot dari jabatan Direktur dan dimutasi ke Lemdiklat karena dilaporkan oleh RB Agus Widjayanto (Dirjen 7 Kementerian ATR/BPN) kepada Kadiv Propam Mabes Polri dengan mengaku ngaku sebagai masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwasanya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, adalah Kapolri kiriman Tuhan Yang Maha Esa buat masyarakat Indonesia karena Kapolri merupakan figur yang memegang prinsip teguh untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia secar baik dan benar. Salam sukses selalu kepada Bapak Kapolri,” imbuhnya menutup pembicaraan.

(Arnie Sianturi/TIM)

Pos terkait