Pembahasan RKA-KL, Sek-MARI: Menjaga Marwah dan Martabat Hakim Dalam Terwujudnya Kepastian Hukum yang Berkeadilan, Sarana dan Prasarana Sangat Berpengaruh

  • Whatsapp
Foto; Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, SH, MH, menghadiri RDP dengan Komisi III DPR RI di ruang Rapat Komisi III DPR RI/ist

Jakarta, ZI – Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 02 Juni 2021 lalu, Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, SH, MH, menghadiri RDP dengan Komisi III DPR RI di ruang Rapat Komisi III DPR RI untuk melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah Kemernterian Lembaga (RKA-KL) tahun 2022, Senin (07/06/21).

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Hasbi, menyampaikan, bahwa usulan Pagu Indikatif Mahkamah Agung tahun 2022 sebesar Rp16.680.352.795.000,- namun yang setujui adalah Rp11.570.133.400.000,-. Sehingga ada kekurangan Rp5.110.219.395.000.

Bacaan Lainnya

Dr. Hasbi, juga menjelaskan, sesuai arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI berdasarkan hasil kunjungan kerja mereka ke pengadilan-pengadilan, bahwa banyak fasilitas pengadilan yang sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

“Berdasarkan kunjungan kerja ke pengadilan-pengadilan ada banyak fasilitas sudah tidak layak. Bagaimana untuk menjaga marwah dan martabat hakim dalam memastikan terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan jika tidak didukung sarana dan prasarananya? Saya berharap kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar Rp5.110.219.395.000,- agar bisa disetujui. Dan jumlah ini, adalah untuk memenuhi aspirasi pemenuhan anggaran 910 satuan kerja  daerah dan 7 satuan kerja eselon 1 pusat tahun 2022,” tegas Dr. Hasbi.

Penambahan anggaran tersebut, lanjut Dosen Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, itu dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Foto; RDP ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi Yudisial, Sekretaris Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha dan Militer, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung/ist

Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor ini menandaskan, bahwa “Mahkamah Agung Republik Indonesia selama ini selalu menggunakan anggaran secara tertib, transparan dan akuntabel, terbukti sejak 2012 berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”

Menanggapi hal tersebut, Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan dukungannya terkait anggaran kepada Mahkamah Agung .

“Kita punya pending 36-37 pengadilan yang harus direnov, diperbaiki. Kita juga berkomitmen untuk menyiapkan ruang sidang virtual di pengadilan-pengadilan, masing-masing minimal dua, untuk perdata dan pidana. Belum lagi Penghargaan kepada pengadilan-pengadilan yang berprestasi,” kata Arteria menyambut usulan Dr. Hasbi.

Selain Arteria, dukungan untuk Mahkamah Agung juga datang dari Santoso, Anggota Komisi III.

“Saya sangat mendukung, karena MA sebagai rumpun yudikatif. MA bekerja harus didukung juga dengan anggaran, sehingga outcomenya benar-benar bisa diwujudkan,” ujarnya.

Diketahui RDP ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi Yudisial, Sekretaris Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan turut mendampingi Dr. Hasbi, Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan  Tata Usaha dan Militer, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung.

(raja)

Pos terkait