Pertahankan WTP 8 Tahun Berturut-turut, Pemkab Taput Raih Penghargaan dari Kemenkeu

Foto; Bupati Taput Drs. Nikson Nababan, M.Si, (kiri) saat menerima penghargaan WTP dari Menkeu yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara/dok-hms

Taput, ZInews – Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si, didampingi Kepala BKAD Kijo Sinaga dan beberapa OPD hadiri Rapat Koordinasi(Rakor) Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah Tahun 2022, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara Kamis (03/11/2022).

Dalam Rakor tersebut, Bupati Tapanuli Utara menerima penghargaan 8 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara atas keberhasilan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Bacaan Lainnya

Piagam penghargaan dari Kemenkeu RI atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Tap. Utara memperoleh Opini WTP yg ke 8 Kali berturut turut. Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumate Edy Rahmayadi dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Foto/dok-hms

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam kegiatan tersebut menyampaikan agar semua kepala daerah mengelola laporan keuangan secara akuntabilitas dan transparansi sehingga bisa mewujudkan Sumut yang bersih dari KKN.

Gubernur menekankan, “Seluruh kepala daerah harus menerapkan lima larangan yang disampaikan KPK. Yakni manajemen ASN terkait jual beli jabatan; Belanja Daerah seperti pengadaan barang & jasa, penempatan dan pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bansos dan program kegiatan, penempatan modal Pemda di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset, benturan kepentingan menyangkut proses rotasi, mutasi dan promosi serta rangkap jabatan, perizinan diantaranya dalam pemberian rekomendasi dan penertiban perizinan dan Penyalahgunaan wewenang, ” pungkas Gubsu.

Turut hadir dalam Rakor tersebut para kepala daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

(rls/raja)

Pos terkait