Presiden dan Kapolri Diminta Pengkajian Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil Disinyalir Menjadi “Mbahnya Mafia Tanah” Terkait Tanah Hambalang

  • Whatsapp
Foto/zi

Jakarta, ZI – Untuk dapat terwujudnya kebenaran dan keadilan pada bidang pertanahan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Ir, H, Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk pengkajian, teliti dan telaah terhadap keberadaan Sofyan A. Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), apakah masih layak dipertahankan atau tidak selaku Menteri, disebabkan Sofyan A. Djalil disinyalir praktek “mbah mafia tanah” terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Aktivis Bela Negara, Laspen Sianturi kepada media di Jakarta baru baru ini, karena merasa prihatin melihat terjadinya perkara dibalik perkara yang sangat lama dan korupsi dibalik korupsi serta indikasi perampokan atas tanah Negara dan masyarakat di masa lalu sekitar 700 hektar oleh mafia tanah secara sistematis dan berkesinambungan, dan belum dapat terungkap kebenarannya sampai saat ini.

Bacaan Lainnya

Sesuai penuturan Laspen, awal permasalahan tanah Hambalang adalah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ketika pada tahun 1977 lalu, PT Buana Estate dimana Ratmani (istri dari Probosutedjo) selaku Direktur Utama bisa membuat sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 atas nama PT Buana Estate dengan cara diduga rampok tanah Negara dan masyarakat. Sertifikat HGU No. 1/Hambalang tersebut habis masa berlakunya pada tahun 2002 dan diperpanjang lagi pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI. Adapun bekas HGU No. 1 dipecah menjadi 5 sertifikat HGU. Peritiwa tersebut terjadi ketika Kepala BPN RI dijabat oleh Joyo Winoto, PhD dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagian tanah dari bekas HGU No. 1 tersebut saat ini menjadi Wisma Olah Raga Hambalang dan menjadi tanah milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sehingga patut diduga terjadi bahwasanya Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan dan PT Buana Estate diuntungkan miliaran rupiah.

Dalam hal ini secara hormat Presiden Jokowi diharapkan untuk memberikan perintah kebenaran kepada Jaksa Agung dan Jajarannya supaya Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Pengacara Negara melakukan gugatan secara perdata kepada PT Buana Estate dan kroninya atas kerugian Negara materil dan inmateril demi untuk dapat terciptanya kebenaran dan kedilan secara baik dan benar. Tanah Negara kembali kepada Negara dan tanah rakyat kembali kepada rakyat demi dapat terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan benar.

Kebijakan Presiden Jokowi juga dinantikan masyarakat agar memberikan perintah kebenaran kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si supaya Kapolri maupun Jajarammya tim Penyidik Mabes Polri laksanakan teliti, telaah, dan pengkajian terhadap pengaduan masyarakat agar pelaksanaan supremasi hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Untuk dapat terungkapnya kebenaran dan keadilan atas tanah Hambalang Bogor, kami selaku Aktivis Bela Negara telah mengirimkan surat pengaduan kepada Kapolri, dengan surat No. 1.078/LAPOR/POLRI/IV/2021 tanggal 5 April 2021, yaitu mohon perlindungan hukum kepada Yth.  Bapak Kepala Kepolisian Negara Indonesia dan/atau melaporkan indikasi praktek mafia tanah diduga dilakukan oleh Menteri ATR/BPN RI an. Sofyan A. Djalil bersama Dirjen VII an. Agus Widjayanto dengan PT Buana Estate dan PT Sentul City terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, karena awal penerbitan sertifikat HGU No. 1/Hambalang atas nama PT Buana Estate dengan luas tanah sekitar 700 Hektar terindikasi praktek mafia tanah secara sistematis dan  berkesinambungan sampai saat ini, sehingga sudah selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai penyidikan oleh Penyidik Mabes Polri agar kebenaran dan keadilan dapat tercipta secara baik dan benar, disebabkan terhadap keberadaan tanah dimaksud saat ini terjadi beberapa delik permasalahan.

Ditemukan fakta kebenaran bahwasanya alas hak kepemilikan awal tanah PT Buana Estate pada tahun 1977 lalu diduga cacat hukum dan terindikasi “rampok” tanah Negara dan tanah masyarakat, karena terkait asal usul tanah sertifikat HGU No. 1/Hambalang atas nama PT Buana Estate terindikasi terjadi perbuatan melawan hukum dengan penyerobotan tanah terhadap Perkebunan Ciderati/ Masyarakat karena adanya Hak Erparcht De te Buitenzorg Gevostigde NV Handle en Cultur Matschappy Tjidatatie seluas 813 Ha yakni hak Erparcht No. 79, No. 107, No. 108, No. 213, dan No. 220 yang berlaku sampai dengan tahun 1980. Sebagian atas tanah dimaksud disewakan kepada masyarakat setempat dengan sistem plasma. Sesuai rekam jejaknya, sebelum Indonesia merdeka warga masyarakat Hambalang sudah menguasai fisik tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai lahan bertani dan berkebun dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tahun 1962, rakyat membayar pajak hasil bumi dan tahun 1964 masyarakat telah mendapatkan kartu kuning surat tanda kepemilikan sementara (landreform) dari Kadaster Bogor. Tetapi sertifikat HGU No. 1 atas nama PT. Buana Estate diterbitkan oleh Kantor  BPN pada tanggal 25 Maret 1977 dan berakhir tanggal 30 Desember 2002. Penerbitan Sertifikat HGU No. 1 tersebut sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat dan bahkan Aparat Desa juga tidak ada yang mengetahui informasinya. Tidak pernah ada pemberitahuan secara terbuka kepada Kepala Desa dan/atau masyarakat.

Adapun penerbitan HGU No. 1/Hambalang adalah atas dasar bantuan oknum KODAM V JAYA di masa lalu sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tanggal 25 Januari 1977 dengan memutuskan antara lain: Sebelum terbit Sertifikat HGU atas nama PT. Buana Estate seharusnya terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel en Cultur Matschappij Tjideratie sesuai Diktum Kedua dan juga harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai fisik tanahnya, sesuai Diktum Keempat surat keputusan tersebut. Adapun pembayaran ganti rugi sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh PT Buana Estate, akan tetapi langsung saja sertifikat diterbitkan oleh BPN dengan sembarangan yaitu sertifikat HGU No. 1 atas nama PT. Buana Estate. 

Pada penerbitan sertifikat HGU No. 1/Hambalang, PT. Buana Estate diduga menipu Negara dengan persekongkolan mufakat jahat bersama oknum karena  alas hak PT. Buana Estate yang dibuat di Kantor Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo SH yakni Akta No. 39 tanggal 18 Juni 1976 silam, dimana pada halaman 2 akta dimaksud tertulis keterangan, “Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 No. 1364/Kapad/P/1967, surat mana aslinya tidak diperlihatkan kepada saya Notaris”. 

Sebelum sertifikat No. 1/Hambalang atas nama PT. Buana Estate tersebut habis masa berlakunya, kemudian PT. Buana Estate mengajukan permohonan perpanjangan HGU kepada BPN dengan surat No. 01/BE/III/2000/G tanggal 22 Maret 2000. Atas dasar pasal 10 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 permohonan tersebut ditolak oleh BPN sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tanggal 23 Desember 2002, bahwasanya menyatakan tanah tersebut kembali ke Negara di bawah wewenang Bupati Bogor, terhitung sejak 31 Desember 2002 karena tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996.

Setelah permohonan perpanjangan HGU No. 1 atas nama PT. Buana Estate ditolak, selanjutnya PT. Buana Estate memohon rekomendasi dengan surat No. 011/Komlh/BE/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 kepada Bupati Bogor untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan HGU No. 1 dimaksud. Bahwa atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama antara Ketua DPRD Bogor, para Pejabat PEMDA Bogor, Camat Citeureup, para Kepala Desa setempat dengan PT. Buana Estate, maka terbitlah surat rekomendasi Bupati Bogor No. 593.4/135. Pem.Um tanggal 13 Juli 2004. Yaitu menyetujui diperpanjang SHGU No. 1 hanya seluas 450,055 Ha atas nama PT. Buana Estate dan sisanya 250 Ha diperuntukkan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan prioritas masyarakat. Kemudian putusan Bupati tersebut ditindaklanjuti oleh PT. Buana Estate pada tanggal 24 Agustus 2004, dengan membayar pemasukan ke Kas Negara sebesar Rp. 140.943.000 (seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk seluas 455,05 Ha dan bukan untuk tanah seluas 6.578.315 M2.

Tanpa memperhatikan surat Bupati Bogor No. 593.4/135. Pem.Um tanggal 13 Juli 2004 dimaksud bahwasanya tanah tersebut kembali ke Negara di bawah wewenang Bupati Bogor, Kepala BPN RI dimana ketika itu dijabat oleh Joyo Winoto, PhD menerbitkan Surat Keputusan No. 9/HGU/BPN/2006 yaitu pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT Buana Estate seluas 6.578.315 M2 selama 25 tahun. Dengan dasar Surat Keputusan tersebut pada tanggal 15 Juni 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bobor menerbitkan 6 (enam) sertifikat HGU dan satu sertifikat diantaranya yaitu sertifikat HGU No. 149/Hambalang di dalamnya termasuk tanah masyarakat seluas 211 hektar, dan akibatnya terjadi gugatan PTUN Jakarta, dimana pihak penggugat masyarakat Bogor/PT Genta Prana dan pihak tergugat adalah Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Adapun sertifikat HGU No. 1/Hambalang terbit atas nama PT Buana Estate pada tahun 1977 dan berakhir haknya pada tahun 2002, dan kemudian diperpanjang pada tahun 2006. Ada rentang waktu empat lamanya dari masa berakhir haknya pada tahun 2002 sampai diperpanjang pada tahun 2006. Dalam hal ini diduga terjadi praktek mafia tanah oleh BPN di masa lalu karena perpanjangan hak PT Buana Estate seharusnya tidak boleh diterbitkan BPN perpanjangan haknya tetapi melainkan pembaharuan hak, diduga terjadi borok warisan dari masa lalu sampai saat ini.

PT Genta Prana mengajukan gugatan ke PTUN dan dimenangkan oleh PT Genta Prana dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. Adapun isi putusan dimaksud adalah, menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor: 9/HGU/BPN/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI/ Pihak tergugat ketika itu, membuat surat keputusan pembatalan No.1/Pbt/BPNRI/2011 tanggal 15 April 2011, dimana inti dari pembatalan tersebut adalah; A. Membuat status quo atas tanah seluas 2.117.500 M2. B. Memberikan ijin kepada PT Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha dihadapan pejabat yang berwenang seluas 1.797.414 M2 kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (diduga Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan). Selain kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pihak PT Buana Estate juga melepaskan tanah untuk menjadi Wisma Olah Raga Hambalang. Di lain sisi, sebagian eks HGU No. 149/Hambalang tersebut yaitu seluas 2.369.475 M2 telah diterbitkan sertifikat HGU No. 2967/Hambalang atas nama PT Buana Estate.

Dengan menggunakan bukti hak kepemilikan tanah sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dinyatakan batal oleh PTUN, PT Buana Estate melakukan gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong No. 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn Jo. Putusan Kasasi No. 2980K/Pdt/2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 588PK/Pdt/2013 dengan isi putusan, “Tanah seluas 2.117.500 M2 dimaksud merupakan tanah milik PT Buana Estate karena berada di dalam Sertifikat HGU No. 149/Hambalang”.

Adanya dua putusan hukum dengan satu objek perkara yaitu putusan hukum Tata Usaha Negara dan putusan hukum secara Perdata, dimana kedua putusan tersebut merupakan sama sama produk hukum tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi pada gugatan secara Perdata PT Buana Estate melawan PT Genta Prana menggunakan alat bukti kepemilikan tanah dengan menggunakan Sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ditemukan fakta kebenaran, bahwasanya tanah tersebut merupakan milik PT Buana Estate bilamana sertifikat HGU No. 149/Hambalang masih berlaku dan belum dibatalkan oleh pengadilan, dan sebaliknya bahwasanya tanah tersebut bukan lagi milik PT Buana Estate karena bukti hak kepemilikan PT Buana Estate yaitu sertifikat HGU No. 149/Hambalang sudah dibatalkan oleh pengadilan dan juga sudah dicatat pembatalannya di arsip warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Putusan pengadilan secara perdata sudah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong, sedangkan putusan Tata Usaha Negara dimana pihak BPN sebagai pihak tergugat yang seharusnya melaksanakan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi sampai saat ini belum berkenan untuk melaksanakan isi putusan Tata Usaha Negara secara sempurna karena belum melaksanakan isi putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 yakni untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana.

Sehubungan dengan surat dari DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH selaku Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah ketika itu kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dengan surat No. 569/27.3-200/I/2017 dimana sifatnya rahasia, dan isi suratnya; menindaklanjuti permohonan PT Buana Estate, memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk penelitian data fisik dan data yuridis bilamana permohonan PT Buana Estate sudah lengkap, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup dalam buku register perkara, dan bahwa Berita Acara Paparan ini  untuk menjadi pedoman dan bersifat rahasia. Akibat dari surat DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH dimaksud membuat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate. DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH diduga salahgunakan wewenang dalam membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat. Adapun tembusan surat ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Diduga surat No. 569/27.3-200/I/2017 dimaksud merupakan perintah dan sepengetahuan dari Menteri ATR/BPN atas nama Sofyan A. Djalil. Dalam hal ini Sofyan A. Djalil terindikasi praktek selaku “mbah mafia tanah”.

Disebabkan permohonan sertifikat PT Genta Prana kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN ditolak oleh Bapak Sofyan A. Djalil dengan terindikasi salahgunakan wewenang yaitu surat jawaban No. 551/39.3/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, membuat Direktur Utama PT Genta Prana, Kombes Pol Pur. Drs. Dolok F Sirait melaporkan Bapak Sofyan A. Djalil dengan Laporan Polisi No. LB/B/1425/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018, dan juga melaporkan NURANI PUJIASTUTI PROBOSUTEDJO dan KWEE CAHYADI KUMALA dengan Laporan Polisi No.: LP/B/0757/VIII/ 2019/Bareskrim, tanggal 28 Agustus 2019, dimana Drs. DOLOK F SIRAIT selaku pelapor/ saksi korban dalam perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau Memasuki pekarangan tanpa seijin pemilik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP yang diduga dilakukan oleh NURANI PUJIASTUTI PROBOSUTEDJO (Direktur Utama PT Buana Estate) dan KWEE CAHYADI KUMALA (Direktur Utama PT Sentul City ketika itu).

Adapun Laporan Polisi No. LB/B/1425/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018 tersebut dengan terlapor Bapak Sofyan A. Djalil sudah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ferdy Sambo, SH, SIK, MH No. B/671/VI/2020/Dittipidum kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jampidum tanggal 30 Juni 2020. Sedangkan  laporan Polisi No.: LP/B/0757/VIII/2019/Bareskrim, tanggal 28 Agustus 2019 dengan terlapor NURANI PUJIASTUTI PROBOSUTEDJO (Direktur Utama PT Buana Estate) dan KWEE CAHYADI KUMALA (Direktur Utama PT Sentul City) sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan terindikasi dipetieskan.

Kemudian pada tanggal 10 Juli 2020, pihak PT Sentul City bersama sama dengan pihak PT Buana Estate melakukan eksekusi tanah di lapangan dengan membongkar rumah dan bedeng proyek milik PT Genta Prana dengan terindikasi secara persekusi dan premanisme.

Sehubungan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atas nama Irfanudin, SH, MH No. W11.U20/6124/HK.02/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020  kepada Direktur Utama PT Genta Prana, dengan tembusan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bogor, dengan inti isi surat, yaitu: Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut selain telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ternyata juga bersifat COMDEMNATOIR sehingga oleh karenanya putusan tersebut dapat dilaksanakan (executable). Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi oleh karena amar putusan tersebut bersifat DECLARATOIR, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara riil berupa penyerahan dan pengosongan atas tanah objek sengketa.

Walaupun Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN atas nama Sofyan A Djalil sudah mengetahui penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (surat tembusan disampaikan kepada Menteri ATR/BPN), akan tetapi sampai saat ini Menteri Agraria/ BPN dan Jajarannya belum juga berkenan untuk menjalankan isi putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu untuk menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana, tetapi Menteri diduga memerintahkan Dirjen VII Kementerian ATR/BPN atas nama Agus Widjayanto untuk menggantung persoalan dengan tujuan memelihara perkara pertanahan dengan alasan acara mediasi.

Laspen Sianturi juga menambahkan, tujuan pengaduan tersebut adalah melaporkan indikasi praktek mafia tanah untuk dilakukan penyelidikan sampai penyidikan oleh Penyidik Mabes Polri, dengan terlapor sebagai berikut: Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN an. Sofyan A. Djalil diduga selaku “mbah mafia tanah”, Dirjen VII Kementerian ATR/BPN RI an. Agus Widjayanto diduga turut serta lakukan praktek mafia tanah dengan memelihara perkara pertanahan, PT Buana Estate diduga pelaku mafia tanah secara sistematis dan berkesinambungan dengan terindikasi rampok tanah Negara dan tanah masyarakat, sehingga atas sebagian tanah Negara dimaksud disinyalir telah terjadi bahwasanya “Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan miliaran rupiah dan PT Buana Estate diuntungkan secara praktek mafia tanah”., PT Sentul City diduga selaku perpanjangan tangan dari PT Buana Estate untuk melakukan eksekusi tanah dengan terindikasi secara persekusi dan premanisme.

Sedangkan saksi ahli dan saksi fakta atas terjadinya indikasi praktek mafia tanah tersebut yaitu, Drs. Joakim Boik Taolin (Pensiunan PNS dari BPN), Dolly Panggabean (Pensiunan PNS dari BPN), Maruli Siahaan (Pers/Aktivis LSM), Rolantua Marbun (Pers/Aktivis LSM).

Ketika diminta tanggapan saksi pengaduan tersebut atas nama Dolly Panggabean yang merupakan Pensiunan PNS dari BPN, Dolly Panggabean memaparkan secara jelas, bahwasanya telah terjadi dugaan perbuatan melawan hukum secara pidana karena penyalahgunaan kewenangan atau jabatan dengan terindikasi praktek mafia tanah oleh oknum pejabat BPN dari tingkat pusat sampai tingkat daerah secara bersama sama, yakni indikasi kesengajaan keterlambatan dalam pencatatan surat keputusan pembatalan sertifikat HGU No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate untuk menjalankan Surat Keputusan (SK)  Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN RI/ 2011 tanggal 15 Maret 2011.

Bilamana dilakukan teliti dan telaah terhadap rekam jejak pencatatan pembatalan sertifikat HGU No. 149/Hambalang, ditemukan fakta kebenaran bahwasanya, SK Pembatalan oleh Kepala BPN RI adalah tanggal 15 April 2011. Adapun SK tersebut untuk menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. Dimana isi putusannya bersifat kondemnatoir yang artinya dapat dieksekusi ataupun dilaksanakan oleh pihak tergugat.

Kemudian tanggal 20 Maret 2012 Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan surat No. 463/19-32/111/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal tindak lanjut surat keputusan Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN RI/ 2011.

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menyurati Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan surat No. 3276/50-600/X/2014 tanggal 8 Oktober 2015 tentang laporan dan permohonan perlindungan hukum atas tindakan anak buah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI yang tidak melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait putusan hukum No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Dalam isi suratnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwasanya pembatalan sertifikat HGU No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate sudah dilaksanakan pencatatannya secara administrasi di dalam buku tanah pada tanggal 8 Oktober 2015.

Sesuai dengan fakta kebenaran dapat disimpulkan bahwasanya sejak SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN RI/ 2011 diterbitkan oleh Kepala BPN RI tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan pencatatannya di arsip warkah Pertanahan Kabupaten Boor pada tanggal 8 Oktober 2015 memerlukan waktu selama 4 (empat) tahun lamanya. .

“Patut diduga ada unsur kesengajaan dengan tujuan dan motif tertentu serta terindikasi praktek mafia tanah oleh oknum PNS di lingkungan BPN’ imbuhnya.

Lebih aneh lagi karena isi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait tanggal pencatatan pembatalan sertifikat bertentangan dan tidak sesuai dengan isi surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI atas nama Sofyan A Djalil, yaitu surat No. 551/39.3/II/2008 tanggal 19 Maret 2018 poin (2) menyatakan bahwasanya pembatalan sertifikat HGU No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate sudah dicatat pembatalannya pada buku tanah tanggal 22 Pebruari 2016. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1997, bahwasanya pencatatan hapusnya hak dilakukan di dalam buku tanah dan apabila sertifikat diserahkan kepada kantor pertanahan, maka nomor hak yang dimaksud dicoret dengan tinta hitam, selanjutnya dalam halaman perubahan yang telah disediakan dibuat keterangan bahwa hak atas tanah telah hapus serta dibuat juga keterangan dasar hapusnya hak tanah dimaksud. Buku tanah dan sertifikat yang sudah diberi catatan mengenai hapusnya hak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terjadinya rentang waktu pencatatan pembatalan sertifikat HGU NO. 149/Hambalang selama empat tahun lamanya, padahal jarak antara Kantor Pusat BPN RI di Jakarta tidak terlalu jauh jaraknya dan mudah dijangkau dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Cibinong, sehingga diduga terjadi merupakan perbuatan melawan hukum dengan salahgunakan wewenang oleh oknum pejabat BPN. 

Akibatnya lambatnya pencatatan pembatalan sertifikat HGU 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate di arsip warkah pertanahan Kabupaten Bogor membuat dampak yang kurang baik, karena PT Buana Estate bisa membuat gugatan secara perdata terhadap PT Genta Prana dengan bukti hak sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dibatalkan oleh pengadilan TUN serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Sesuai dengan isi putusan Perdata Mahkamah Agung RI No. 2980 K/Pdt/2011 tanggal 21 Mei 2011, bahwa tanah aquo seluas 211 hektar yang berada di Hambalang Kabupaten Bogor merupakan tanah milik PT Buana Estate karena berada di dalam HGU No. 149/Hambalang yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2027. Padahal sesuai putusan TUN sertifikat HGU No. 149/ Hambalang sudah dibatalkan pengadilan pada tahun 2007 yang bersifat kondemnatoir, tegas Dolly Panggabean menutup pembicaraan.

Di lain sisi ketika saksi lainnya atas nama Joakim Boik Taolin (Pensiunan PNS dari BPN) diminta tanggapannya baru baru ini terkait tanah Hambalang Bogor, Joakim Boik Taolin mengatakan, bahwa sesuai dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 pasal 15 ayat (2) “Apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”.

Dalam hal ini, pihak BPN selaku tergugat dimana tergugat I Kepala BPN RI (saat ini sudah menjadi Kementerian ATR/BPN) dan tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor wajib hukumnya untuk melaksanakan isi putusan hukum No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 tanpa harus menunggu putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI dan wajib juga hukumnya memberikan infomasi fakta hukum secara baik dan benar kepada Hakim bilamana dipanggil oleh pengadilan menjadi saksi. Memberikan keterangan palsu juga merupakan perbuatan melawan hukum, katanya.

Joakim juga menegaskan, bahwasanya pejabat BPN yang bertanggung jawab terhadap kewajiban menyampaikan informasi warkah pertanahan kepada Hakim di pangadilan adalah bagian sengketa, bagian hubungan hukum, kepala kantor, kepala kantor wilayah dan kepala bidang. Diduga bahwa pejabat BPN yang berwewenang ketika memberikan infomasi warkah pertanahan kepada Hakim di pengadilan secara perdata tersebut terindikasi sudah memberikan keterangan palsu.

Ketentuan peraturan dan perundang undangan terkait pertanahan sudah jelas aturannya, yakni Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 32 menyatakan, bahwa penghapusan hak harus didaftarkan. Peraturan Pemerintah No. 24/1997 terkait pencatatan hapusnya hak. Secara teknis pencatatan hapusnya hak bukan  merupakan pekerjaan yang sulit karena staf pelaksana pencatatan hanya melaksanakan perintah dan disposisi atasan. Setelah ada perintah atasan, mengambil buku tanah, selanjutnya dicatat pembatalannya, dan tugasnya selesai. Hanya butuh waktu satu hari untuk pencatatan pembatalan, dan tidak perlu sampai empat tahun lamanya. Ini sudah merupakan hal aneh tapi nyata.

Pensiunan PNS BPN ini juga menambahkan, sebagai akibat dari hapusnya hak atas tanah. Maka hak atas tanah menjadi tanah Negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam buku penetapan dan pemberian hak atas tanah (PUSKUM HUMAS Tahun 2012 halaman 11), sedangkan Peraturan Menteri ATR/ BPN RI No. 7/2017 Pasal 36 juga telah tertuang secara jelas, bahwa dalam hal permohonan pembaharuan tidak diajukan oleh bekas pemegang hak dalam jangka waktu pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka HGU tersebut hapus karena hukum dan status tanahnya menjadi tanah Negara.

Pada buku Agraria Indonesia yang ditulis oleh Profesor Boedi Harsono halaman 332. catatan agustus 2013 Universitas Trisakti, tertulis bahwa, surat keputusan pejabat tersebut bersifat kontitutif dalam arti hak yang bersangkutan baru menjadi hapus dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, jika yang hapus hak hak atas tanah primer tanah yang bersangkutan menjadi tanah Negara. Mengenai hak hak yang sudah didaftar hapusnya hak yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan jika mungkin juga pada sertifikatnya. Dalam hubungan ini buku tanah dan sertifikat tersebut kemudian dimatikan.

Sehingga menurut pemahaman saya selaku Pensiunan BPN dan juga alumni sekolah Pertanahan, maka dapat disimpulkan, bahwa putusan perdata secara administrasi pertanahan tidak dapat di eksekusi oleh BPN karena status tanah adalah tanah Negara, dan posisi letaknya tidak diketahui karena sertifikat sudah mati atau hapus menjadi tanah Negara, sehingga persyaratan permohonan hak tanah harus mengikuti aturan aturan yang ada. 

Bilamana dilakukan pengkajian, teliti dan telaah, atas terjadinya perkara PTUN dan perkara Perdata dimana katanya isi kedua putusan saling bertentangan, sebenarnya tidak ada istilah bertentangan, sehingga dalam hal ini kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan A Djalil yang pro terhadap kebenaran selaku orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN sangat dinantikan masyarakat yaitu menjalankan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jangan menggantung persoalan dan membuat tanahnya menjadi status quo. Hal ini sangat dipertanyakan dan diduga ada keberpihakan kepada PT Buana Estate.

Agus Widjayanto selaku Dirjen VII Kementerian ATR/BPN juga sepatutnya memberikan masukan terbaik terhadap Menteri ATR/BPN, bahwa BPN memiliki tupoksi untuk menjalankan isi putusan dan tidak berhak membuat status tanah menjadi status quo akibatnya diduga bertindak menjadi hakim di atas hakim yang sudah mengadili perkara dimaksud. 

Merupakan hal sederhana sebenarnya, karena putusan PTUN No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 terlebih dahulu incrach dengan isi putusan, membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/2006, membatalkan sertifikat HGU No. 149/Hambalang a/n. PT Buana Estate, dan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Genta Prana. Berarti BPN seharusnya menerbitkan HGB PT Genta Prana terlebih dahulu.

Bukan merupakan tupoksi BPN untuk melaksanakan eksekusi perdata tetapi merupakan tupoksi Pengadilan Negeri Cibinong. Itu pun kalau BPN melakukan pengkajian atas isi putusan perdata yang bersifat Declaratoir, dimana putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara riil berupa penyerahan dan pengosongan atas tanah obyek sengketa. 

Adapun isi putusan Perdata No. 2980 K/Pdt/2011 menyatakan bahwa tanah aquo dimaksud seluas 211 hektar yang berada di Hambalang kabupaten Bogor merupakan tanah milik PT Buana Estate karena berada di dalam sertifikat HGU No. 148/Hambalang yang berlaku sampai tanggal 30 Desember 2027.

Berarti bilamana HGU 149/Hambalang masih berlaku dan belum dibatalkan Pengadilan maka tanah tersebut benar milik PT Buana Estate. Tetapi bilamana HGU 149/Hambalang tersebut sudah dibatalkan oleh pengadilan dan sudah dicatat pembatalannya di arsip warkah pertanahan Kabupaten Bogor, maka berarti tanah tersebut bukan lagi merupakan tanah milik PT Buana Estate, tetapi statusnya menjadi tanah Negara yang kewenangannya di bawah Pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi kita harapkan bersama supaya pejabat BPN saat ini menjaga nama baik BPN secara baik dan benar serta jangan memelihara perkara pertanahan dengan terindikasi terlibat praktek mafia pertanahan, tandasnya menutup pembicaraan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Menteri ATR/BPN dan Dirjen VII Kementerian ATR/BPN, Menteri Sofyan A Djalil maupun Dirjen Agus Widjayanto tidak bersedia memberikan komentar ataupun tanggapan. (TIM)

Pos terkait