Bekasi, ZI – Menyikapi aksi demo yang dilakukan beberapa mahasiswa yang terkumpul dalam Aksi Kesatuan Mahasiswa Bekasi (AKMI) pada Jumat 28 Januari 2022 pekan lalu di depan kantor Kejaksaan Negeri Bekasi terkait proyek kandang kambing di Kota bekasi, Herbert Panjaitan Kadis DKP3 melalui Widayat Subroto Hadi selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) memberikan tanggapan, bahwa proyek tersebut sudah sesuai dengan prosedur dengan target melakukan yang terbaik bagi masyarakat.
“Program ini bersifat bantuan sosial yang diharapkan dapat berkembang dan nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kedepannya kelompok yang awal tersebut diharapkan dapat menelurkan kelompok baru dan membantu mereka dengan kambing/domba mereka yang sudah berkembang sehingga terjadi efek yang lebih besar lagi untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dari bidang peternakan,” ucap Broto mengawali wawancaranya ke ZI di ruang kerjanya, Senin (31/01/2022) pagi.
Ia mengatakan, jika pihak masyarakat belum memahami secara penuh, terkait pengadaan kandang kambing tahun anggaran 2021 ini, silahkan untuk menanyakan langsung agar jelas.
Kegiatan tersebut lanjutnya, sudah sesuai dengan prosedur. Untuk pembangunan kandang kambing sesuai dengan perencanaan berada di wilayah 11 Kecamatan dengan jumlah 100 titik di Kota Bekasi, dan sudah jadi semua.
“Besar anggaran untuk kegiatan ini 1.9M untuk 100 titik di 11 Kecamatan Kota Bekasi, mulai dari pembangunan keseluruhan kandang kambing. Dalam 1 kandang terdapat 1 jantan dan 10 betina, termasuk untuk pakan jenis konsentrat 2 ton, obat-obatan, serta bibit rumput unggulan. Untuk lahan kandang kambing itu sendiri diharuskan kepada pemilik lahan minimal menyediakan 50 meter persegi. Dan ini juga kita lakukan verifikasi lebih dahulu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa saat kondisi pandemi Covid-19 sedang melanda bangsa ini, khususnya Kota Bekasi, pemerintah selalu berupaya untuk mencari solusi agar warga masyarakat bisa terbantu dalam segi ekonomi. Salah satunya pengembangan dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Pasca pandemi ini otomatis ekonomi masyarakat menurun, sehingga dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui DKP3 ini agar masyarakat bisa berkembang dari sisi yang berbeda seperti UMKM. Nah, kenapa kita memilih kambing? Karena untuk Kota Bekasi sendiri kebutuhan kambingnya sangat besar, seperti hari raya qurban yang bisa mencapai 38 ribu ekor per tahun dan ini dipasok dari luar bekasi. Jika kita cek di lapangan untuk peternak sekitar 5 persenan. Sehingga dengan langkah ini kita menciptakan pasar, yang pertama dapat hasil untuk masyarakat, yang kedua jika sukses maka akan menjadi produsen meskipun dalam level perkotaan,” kata Broto.
“Sekali lagi, bahwa program ini sangat baik untuk memberi pekerjaan dan pemulihan ekonomi kepada masyarakat akibat dampak pandemi. Harapan kami Para Kelompok Tani tetap bersemangat dan melaksanakan budidaya ini dengan baik. DKP3 selalu siap memberikan edukasi, layanan kesehatan kepada domba kambing dan kunjungan ke kelompok tani. Semoga program ini dapat berdaya guna dan berhasil guna,” tandasnya.
Di akhir, terkait dengan aksi yang digelar oleh masyarakat belum lama ini, Sekdis DKP3 ini berpendapat bahwa itu merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk mengontrol setiap kinerja dari pejabat publik sehingga berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
(Yhana)
