Oslo, Zinews – Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M Syarifuddin, SH, MH, pada Senin 9 Mei 2022 pagi memimpin delegasi Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja peningkatan kerjasama bilateral antara Mahkamah Agung RI dan pemerintah serta peradilan Norwegia.
Dalam kesempatan pertama, kunjungan dilakukan ke Fakultas Hukum University of Oslo yang merupakan pertemuan awal dari rangkaian kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI yang berlangsung tanggal 9 sampai 11 Mei 2022. Selama berada di Norwegia, delegasi selain mengunjungi Fakultas Hukum Universitas Oslo, juga mengunjungi Mahkamah Agung Norwegia dan Pengadilan Distrik Oslo, Norwegian Center for Human Rights (NCHR), National Mediation Commission, dan Norwegian National Courts Administration (Domstoladministrasjonen).
Secara umum kunjungan ini dilakukan dalam rangka membangun sekaligus meningkatkan kerjasama yang lebih luas dengan mitra potensial yang ada di Norwegia dalam rangka penegakan supremasi, kepastian hukum dan kemandirian peradilan di dalam aspek penguatan kapasitas aparatur peradilan dalam sektor penegakan Hak Asasi Manusia, Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim. Sebagaimana diketahui, kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan pemerintah dan peradilan Norwegia telah berjalan cukup lama. Selama dua tahun terakhir, dengan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Mahkamah Agung RI telah menjalankan berbagai kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas hakim dalam sektor Hak Asasi Manusia hukum lingkungan dan Perubahan Iklim. Pada 2021 sendiri MARI telah mengakan pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan bagi 187 peserta, dan pada November 2021 mengadakan Lokakarya Hukum Lingkungan bagi Hakim ASEAN bertajuk “Towards Climate Justice: Challenge, Strategy and Future Trend in Climate Change Adjudication”, yang dihadiri 27 peserta hakim dari 7 negara di ASEAN dan berbagai kerjasama dalam sektor penguatan kapasitas lainnya.
Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri dari total 16 orang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, didampingi oleh jajaran pimpinan yang terdiri dari Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM, Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Dr. Supandi, SH, MH, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Dr. Zahrul Rabain, SH, MH, Ketua Kamar Pengawasan, Sri Murwahyuni, SH, MH, Hakim Agung Kamar Pidana, Dr. Desnayeti, SH, M.Hum, Hakim Agung Kamar Pidana, Dr. Prim Haryadi Baharuddin, SH, MH, Hakim Agung Kamar Pidana/Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH, Panitera Mahkamah Agung RI, Lulik Tri Cahyaningrum, SH, MH, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Bambang Hery Mulyono, SH, MH, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Badan Litbang Diklat MARI, Dr. Aria Suyudi, SH, LL.M, Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI, Liza Farihah, SH, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independesi Peradilan (LeIP), Jane Aileen Tedjaseputra, SH, LL.M, Manajer Program LeIP, Raynaldo Sembiring, SH, M.Fil, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
Apresiasi dan Pemangku Kepentingan
Professor Ragnhild Helene Hennum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Oslo yang menerima delegasi Mahkamah Agung RI di ruang Professorboligen, Faculty of Law, University of Oslo dalam sambutan singkatnya menyatakan menghargai komitmen Mahkamah Agung RI untuk mengintegrasikan aspek Hak Asasi Manusia ke proses pendidikan Calon Hakim, dan selain juga kinerja keterbukaan informasi yang telah dicapai Mahkamah Agung RI dalam menayangkan semua putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan.
Duta Besar RI untuk Norwegia dan Islandia Prof Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM, yang turut mendampingi kunjungan kerja dalam sambutannya juga memberikan apresiasi kepada kunjungan kerja Mahkamah Agung kali ini yang menurutnya kunjungan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung RI untuk memperkuat kerja sama, dan kemauan keras untuk meningkatkan kompetensi profesional aparatur peradilan, hal ini dapat dilihat dari jumlah kerja sama pelatihan yang telah dilakukan dalam aspek perlindungan HAM, lingkungan dan perubahan iklim.
Ia mengatakan bahwa ke depannya jalur proses peradilan akan makin sering dimanfaatkan oleh aktivis sosial dan masyarakat sipil untuk mendorong pemerintahnya dalam mematuhi komitmen-komitmen internasionalnya dalam aspek HAM, Lingkungan dan Perubahan iklim, oleh karenanya penting juga bagi peradilan Indonesia untuk bersiap sekiranya situasi itu terjadi di Indonesia.
Untuk itu Duta Besar RI untuk Norwegia menekankan pentingnya Mahkamah Agung RI untuk memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan kapasitas hakim melalui program-program pendidikan gelar, untuk memperluas kesempatan bagi orang-orang yang memiliki potensi kontributif di masa yang akan datang.
Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi Duta Besar RI untuk Norwegia dan Islandia Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM, beserta jajaran yang telah sepenuhnya mendukung pelaksanaan kunjungan kerja ini dari perencanaannya sampai pelaksanaan, selain itu juga kepada jajaran Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta yang telah memberikan dukungan penuh, sehingga memungkinkan pelaksanaan kunjungan ini sesuai dengan rencana.
Menjajaki Perluasan Peluang Kerjasama
Sebagaimana diketahui National Center for Human Rights Universitas Oslo telah menjadi titik fokal kerjasama antara pemerintah Norwegia dengan program peningkatan kapasitas aparatur peradilan sejak 2019. Dalam kesempatan ini delegasi Mahkamah Agung RI juga menjajaki berbagai peluang kerjasama yang meliputi penelitian, pelaksanaan program pelatihan terstruktur dan berkelanjutan, penyelenggaraan konferensi, seminar atau forum akademis lainnya dan terakhir pertukaran dan kunjungan regional dan internasional untuk berbagi dan mendapatkan pengalaman dari praktik-praktik terbaik.
Dalam kesempatan kunjungan ini juga sempat dibahas secara cukup mendalam strategi perluasan kerjasama dengan NCHR Universitas Oslo ini yang diharapkan bisa menjadi pedoman bagi perluasan dan penguatan kerjasama bilateral dengan pemerintah Norwegia.
(*Karo MA/raja)