Tokoh Masyarakat, H. Apuk Idris: Gubernur Jabar Bersama Mendagri Diharapkan Dapat Memberikan Solusi Terbaik Terkait Kekosongan Bupati Bekasi

Foto; Tokoh Kab. Bekasi H. Apuk Idris,/ist-zi

Bekasi, ZI – Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian diharapkan dapat memberikan solusi terbaik atas situasi kondisi yang terjadi saat ini, paskah meninggalnya Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja, SH, pada Minggu tanggal 1 Juli 2021 lalu.

Menurut H. Apuk Idris, selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi, kepada ZI mengatakan, karena jabatan Bupati Bekasi saat ini belum ada titik terangnya dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Menteri Dalam Negeri,
meskipun sudah ada PLH yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), tapi kami masyarakat Bekasi sangat mengharapkan supaya Gubernur Jabar bersinergis dengan Menteri Dalam Negeri segera dapat memberikan solusi terbaik atas kekosongan jabatan Bupati.

Bacaan Lainnya

“Perlu kita ketahui bersama saat ini masyarakat Bekasi membutuhkan perhatian khususnya karena dampak pandemi covid-19, apalagi dalam menghadapi masai PPKM darurat yang sedang berjalan seperti sekarang ini, sudah dipastikan kondisi masyarakat Bekasi saat ini kian terhimpit baik itu secara ekonomi maupun secara ancaman gangguan kesehatan bagi masyarakatnya,” katanya.

Baca juga :

“Kita mengetahui secara bersama sama, hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi wilayahnya terdampak zona merah karena rawan covid-19. Jika kondisinya seperti ini, bagaimana penanganan dan penanggulangannya bisa berjalan dengan baik dan efesien bilamana tidak ada Bupati yang defenitif,” lanjutnya.

Ia  menambahkan, bahwa hal ini bukan untuk menggertak saja, bahwasanya saat ini Kabupaten Bekasi kekosongan jabatan Bupati ataupun pemimpin di wilayah Kabupaten Bekasi.

Baca juga :

“Mengapa sampai saat ini belum ada juga kejelasan dari Gubernur Jabar dan Kemendagri untuk solusinya. Jika sampai sampai Gubernur Jabar masih bermanuver tentang pemilihan Bupati/Wakil Bupati terus menerus, dan jabatan Bupati dibuat buat seperti “vakum of power” maka kami masyarakat Bekasi bersama sama dengan tokoh masyarakat akan membawa Kabupaten Bekasi ini keluar dari Provinsi Jawa Barat dan kami akan meminta untuk bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta,” imbuhnya menutp pembicaraan.

(Siahaan/Arnie Sianturi)

Pos terkait